Gagal tekan konsumsi BBM subsidi, pemerintah terlihat putus asa
Merdeka.com - Ada yang menarik dari dua pernyataan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait BBM subsidi, beberapa hari ini. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, terlihat sinyal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) putus asa, lantaran hingga masa senja kekuasaannya gagal mengurangi konsumsi BBM subsidi.
Mari kita tengok sejenak pernyataan tersebut:
"Saya sarankan untuk puasa subsidi lah," ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo di Jakarta, Rabu (26/2). Susilo mengutarakan itu seolah-olah sebagai sebiji solusi menekan subsidi energi yang sudah menembus Rp 300 triliun tahun ini. Jika dibiarkan, menurut dia, subsidi lambat laun akan membunuh negara.
-
Apa yang akan dilakukan untuk BBM subsidi? Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menilai langkah paling efisien saat ini adalah dengan membuat penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
-
Apa tujuan aturan baru BBM bersubsidi? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk BBM Subsidi? “Kita lihat stok masing-masing SPBU itu masih sesuai, normal,“ jelasnya.
-
Bagaimana cara Pertamina membantu mobil yang kehabisan BBM? 'Bekerja sama dengan aparat terkait, tim motorist Pertamina gerak cepat langsung mengirimkan BBM ke lokasi mobil yang mogok,' ucap Vice Presidenr Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Gimana BPH Migas pastikan kelancaran BBM Subsidi di Bengkulu? “Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,“ jelas Halim.
-
Dimana Perusda MBS diharapkan untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
"Inilah uniknya konsumen Indonesia. Mereka begitu mampu membeli pelbagai kendaraan mahal, begitu masuk SPBU mikir beli bahan bakarnya," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Kementerian ESDM Muhammad Hidayat dalam seminar Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia, di Jakarta, Kamis (27/2).
Dua pernyataan tersebut jelas-jelas dialamatkan pemerintah kepada pemilik kendaraan pribadi yang masih menikmati BBM subsidi. Saya sih maklum saja jika pemerintah menaruh harapan terakhir seperti itu kepada warganya.
Lha wong, berbagai program pengendalian konsumsi BBM subsidi yang sudah diwacanakan pemerintah bertahun-tahun belum ada yang berjalan sukses. Eh, ada satu sih yang jelas terlaksana, penaikan harga BBM subsidi.
Pemerintah pernah mencoba menempel stiker pelarangan konsumsi BBM subsidi pada mobil dinas pemerintah. Cara itu sempat berjalan di beberapa kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Sayang, stiker-stiker yang menempel itu sudah ada yang luntur.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program penempelan stiker tanda diperbolehkan menggunakan BBM subsidi hanya pada kendaraan umum. Sialnya, itu baru sebatas uji coba.
Kemudian, pemerintah beralih ke program pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) di mobil pribadi, dengan DKI Jakarta sebagai proyek percontohan. Tujuannya, baru sekedar untuk mendata pola konsumsi BBM subsidi, bukan membatasi. Namun, untuk tujuan itu saja, target waktu pemasangan RFID di seluruh mobil pribadi di Jakarta yang seharusnya selesai akhir Desember 2013, molor jadi Maret 2014.
Terakhir, pemerintah juga akan menjalankan program pembelian BBM subsidi nontunai. Namun, pelaksanannya masih menunggu Peraturan Menteri ESDM No.1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM direvisi.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang menyusun aturan tentang masyarakat yang berhak mengakses BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaTujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaWacana pembatasan BBM subsidi pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca SelengkapnyaFokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca Selengkapnya