Gagalnya megaproyek kebanggaan pemerintahan SBY

Merdeka.com - Di akhir masa jabatannya, Presiden Megawati Soekarno Putri meninggalkan kenang-kenangan berupa Jembatan Suramadu yang menjadi penghubung Surabaya dengan Madura. Dengan peninggalan itu, Megawati bisa sedikit berbangga hati.

Seolah tidak mau kalah dari Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga berencana memberi peninggalan yang berkesan bagi rakyat Indonesia. Adalah Jembatan Selat Sunda (JSS) yang digadang-gadang menjadi proyek andalan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, sekaligus kenang-kenangan sebelum SBY lengser tahun depan. SBY menginstruksikan agar jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu bisa dieksekusi pembangunannya paling lambat 2014, sebelum dia lengser.

Wajar saja jika SBY berambisi bisa meresmikan groundbreaking megaproyek yang disebut-sebut bakal menghabiskan dana di atas Rp 100 triliun itu. Sebab, proyek ini merupakan agenda dan janji politik SBY sebagai kepala negara. Pernyataan itu keluar dari pengakuan Menteri Perindustrian MS Hidayat. "Kita usahakan ground breaking pada 2014, karena saya dengar (JSS) sudah dijanjikan waktu kampanye kemarin," ujar Hidayat di Jakarta pertengahan tahun ini.

Namun, harapan SBY tinggal mimpi setelah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan jembatan sepanjang 29 kilometer itu tidak bisa dibangun tahun depan, alias gagal memenuhi harapan SBY. Masalah utamanya, studi kelaikan atau feasibility study (FS) yang tak juga rampung. Pemerintah enggan membuka alasan keputusan menunjuk pelaksana FS yang tak juga dilakukan.

"(JSS) enggak akan bisa groundbreaking di 2014 karena FS meleset. Saya enggak perlu cerita kenapanya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (13/11)

Hatta hanya menegaskan, studi kelaikan JSS harus rampung tahun depan. Namun, dia tidak menjelaskan akar permasalahan kenapa FS tersebut belum juga selesai. Padahal, sudah ditunjuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) yang dikomandoi Tommy Winata dan konsorsium perusahaan BUMN di bawah komando Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk bekerja sama menyelesaikan studi kelayakan.

Akar permasalahan belum rampungnya studi kelaikan JSS terkuat dari pernyataan Dahlan Iskan. Wajar saja jika studi kelaikan belum rampung. Sebab, menurut pengakuan Dahlan, hingga saat ini, pihak BUMN belum melakukan pembicaraan dengan PT. GBLS. "Belum. karena penugasannya belum ada kok," singkat Dahlan, semalam.

Tidak terbantahkan, untuk eksekusi proyek ini memang harus melalui jalan panjang dan berliku. Untuk merealisasikan proyek ini, SBY mengeluarkan peraturan presiden nomor 86 tahun 2011 yang isinya memberikan kekuasaan bagi perusahaan Tomy Winata yakni Artha Graha bergabung bersama konsorsium BUMD Pemda Banten dan Lampung yang kemudian menjadi PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS). Namun, keputusan tersebut menimbulkan pro kontra. Pemerintah merasa perlu ikut campur dalam proyek ini. Tujuannya agar proyek ini bisa diawasi secara langsung.

Pemerintah ingin punya peran dalam studi kelayakan JSS melalui anggaran negara. Keinginan itu sempat membuat Menteri Keuangan saat itu Agus Martowardojo dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa bersitegang. Sebab, Agus Marto berkukuh ingin pemerintah ikut campur tangan, sedangkan Hatta menyerahkan sepenuhnya JSS pada Tommy Winata.

Hingga akhirnya diputuskan tim 7 di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, skema pembiayaan studi kelayakan (FS) megaproyek JSS melibatkan konsorsium GBLS di bawah komando Tommy Winata dan konsorsium BUMN di bawah komando Dahlan Iskan.

Dahlan mengaku, belum rampungnya studi kelaikan bukan lantaran ada konflik kepentingan di balik megaproyek ini. Konsorsium BUMN juga tidak ingin disalahkan jika proyek ini gagal dilaksanakan sesuai instruksi SBY.

Terlebih, kata dia, BUMN tidak pernah mengajukan diri untuk mendapatkan proyek itu. Konsorsium BUMN hanya dalam posisi menunggu penugasan dari pemerintah.

"Jadi kami ini bukan mengajukan diri, bukan menawarkan diri, bukan merebut, jadi enggak akan ada konflik karena posisi konsorsium BUMN tidak dalam posisi mencari proyek, tidak. Jadi konsorsium BUMN itu menunggu ada penugasan atau tidak. Kalau ada penugasan dilaksanakan, kalau tidak ada penugasan juga tidak akan minta penugasan," tegas Dahlan. (mdk/noe)