Gagasan Jokowi-JK agar ekonomi tak tergantung asing

Merdeka.com - Di era globalisasi, tingkat ketergantungan Indonesia pada negara lain semakin terasa. Tengok saja kebijakan pemerintah membuka keran impor sejumlah bahan pangan pokok masyarakat mulai dari daging, kedelai, beras, dan lainnya. Alasannya selalu sama, untuk memenuhi tingginya kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Belum lagi dominasi perusahaan asing di dalam negeri. Terlihat dari kuatnya kuasa perusahaan tambang emas terbesar dunia PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Di sektor perdagangan, barang-barang produksi negara lain menjadi raja di pasar dalam negeri. Indonesia selalu masuk radar bidikan negara lain lantaran potensi pasar yang besar dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat.

Kondisi ini menjadi isu utama yang diangkat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Keduanya mengusung visi misi kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Berdaulat mengacu pada mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Sedangkan kemandirian tercermin dari berkurangnya ketergantungan kepada sumber dari negara lain.

Dalam dokumen visi misi pasangan Jokowi - JK, kemandirian ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik kebutuhan dasar (basic needs) maupun pelayanan-pelayanan dasar (basic services). Bagaimana gagasan Jokowi-JKI agar tak tergantung asing?

Untuk mengurangi dominasi asing terhadap Indonesia, keduanya menginginkan evaluasi kebijakan pasar bebas (free trade area/FTA). Tujuannya agar FTA yang dilaksanakan Indonesia memberikan keuntungan atau benefit sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Termasuk di dalamnya, meningkatkan daya saing produk nasional di pasar dalam negeri maupun internasional. Fasilitas safeguards dalam FTA harus dimanfaatkan untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

Di sektor perbankan, duet Jokowi-JK menyatakan komitmennya membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. Konkretnya dilaksanakan dengan kebijakan pembatasan penjualan saham bank nasional kepada asing.

Pengaturan lebih ketat juga diperlukan untuk menghindari konglomerasi kepemilikan bank. Duet capres-cawapres yang diusung empat partai politik ini juga menginginkan keadilan dalam pengembangan perbankan di negara lain dengan menggunakan azas resiprokal untuk negara-negara yang memiliki bank di Indonesia.

Duet Jokowi-JK juga menyatakan komitmennya membatasi dominasi asing di sektor pertambangan dan energi melalui re-negosiasi pengelolaan sumber tambang. Minimal pembagian keuntungan yang setara antara pemerintah dan korporasi.

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dari negara lain, pengalihan sumber energi dari BBM ke gas menjadi mutlak diterapkan. Perkiraan pengalihan 30 persen transportasi dari berbasis BBM ke berbasis gas akan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp 60 triliun dan juga menurunkan harga energi sebesar 20 persen.