Gaji setara swasta, jumlah PNS akan berkurang

Merdeka.com - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan baru ini, pemerintah menyebut akan menyetarakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pegawai swasta. Hal ini dilakukan agar kinerja menjadi lebih baik, pasalnya banyak masyarakat yang berpikir gaji PNS masih kecil ketimbang swasta dan menyebabkan kerja tidak maksimal.

Direktur Indef Eni Sri Hartati mendukung recana reformasi birokrasi yang diusung pemerintah ini. Menurutnya, cara ini akan mampu menekan anggaran pegawai karena produktivitas akan meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas kerja, maka pegawai yang bekerja akan mulai berkurang.

"Kalau seperti itu sangat efektif, porsi gaji pegawai bisa dihemat, memang secara per unit gajinya naik tapi jumlah pegawainya berkurang," jelas Eni kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (17/5).

Eni mengatakan, kinerja PNS saat ini masih sangat kurang maksimal. Misalnya dalam pengurusan surat-menyurat, PNS masih harus mengerjakan bersama-sama dan memakan proses yang sangat lama. Hal ini sangat berbeda dengan pelayanan swasta yang hanya dilayani beberapa orang saja dan urusan lebih cepat selesai.

"Secara per unit gajinya naik tapi jumlahnya berkurang. Swasta satu divisi paling yang handle 2-3 orang selesai, kalau PNS satu ruangan yang isinya berpuluh-puluh orang, urusan kita seminggu juga ga beres," jelasnya.

Jika aturan ini nantinya diimplementasikan, Eni berharap produktivitas PNS Indonesia bisa meningkat tajam. Peningkatan produktivitas PNS bisa dilihat jelas dengan cepat atau lambatnya dalam penyelesaian sebuah pekerjaan. Jika gaji PNS disamakan dengan swasta, maka PNS juga harus siap pulang kerja pukul 17.00 WIB.

"Sekarang mereka kerja masih bisa hangout. Swasta urusan 1 hari beres. Kalau urusan dengan PNS, administratif juga pelayanannya harus bisa mengikuti itu (swasta). Sekarang bisa ga urus KTP atau surat pindah dalam sehari selesai?," tambahnya.

"Gaji disamakan tanggung jawab disamakan, kinerja disamakan, birokrasi efisien. Porsi anggaran pegawai nanti akan berkurang," tutupnya. (mdk/idr)