Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gandeng Bappenas, Kementerian Investasi Dorong RI Keluar Jebakan Kelas Menengah

Gandeng Bappenas, Kementerian Investasi Dorong RI Keluar Jebakan Kelas Menengah Menteri Bahlil Lahadalia dan Menteri Suharso Monoarfa. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM menandatangani nota Kesepahaman tentang Kerja Sama untuk Mendorong Investasi dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Salah satu poin yang disepakati adalah pertukaran data khususnya untuk investasi.

"Hari ini kami dari kementerian investasi bersama-sama dengan Kementerian Bappenas melakukan penandatangan MoU di mana ," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3).

Tak hanya itu saja, kerja sama ini sebagai bentuk kolaborasi investasi pemerintah di sektor-sektor strategis, khususnya kepada hilirisasi. Serta mendorong untuk meningkatkan investasi Indonesia di sektor manufaktur.

Orang lain juga bertanya?

"Ini sebagai salah satu syarat untuk kita keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita bersama-sama, tadi kita saling berdiskusi dan bersaut pantun dalam pidato untuk bagaimana mimpi Indonesia 2045 bisa terwujud untuk pendapatan perkapita kita di atas USD 10.000," ungkap Menteri Bahlil.

Perkuat Data Investasi

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, untuk mendorong investasi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional, diperlukan basis data-data yang tepat berasal dari pihak pertama. Salah satunya BKPM.

"Itu akan bisa terjadi kalau kami bisa mendapatkan data dari tangan pertama yang dikelola BKPM. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama antara kementerian yang dimandatkan oleh Bapak Presiden," ujar Menteri Monoarfa.

Jika semua data untuk menjalankan pekerjaan itu baik dan sumbernya kredibel, maka hal itu bisa menjadi salah satu upaya demi memperbaiki data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau data investasi Indonesia.

Menurut Kepala Bappenas, penting untuk melihat nilai PMTB karena hal itu mencerminkan efektif tidaknya dalam mendorong industri manufaktur.

"Karena selama ini ternyata kontribusi industri manufaktur kita, pertumbuhannya itu flat. Kemudian kontribusinya mandek, sangat mengalami stagnansi. Padahal kita melakukan investasi sampai di tingkat hilirisasi yang luar biasa, pasti ada sesuatu yang missing link," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Sepakat Kerja Sama Atur Perizinan di Sektor Keuangan
Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Sepakat Kerja Sama Atur Perizinan di Sektor Keuangan

Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.

Baca Selengkapnya
D'TALKS: Prof Tirta
D'TALKS: Prof Tirta "Banyak Investasi Masuk Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal, Hidup Masyarakat Meningkat"

Penilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
Kelas Menengah Diperkuat dengan Diberi Insentif, Pemerintah Incar Peningkatan Pajak
Kelas Menengah Diperkuat dengan Diberi Insentif, Pemerintah Incar Peningkatan Pajak

Saat ini jumlah kelas menengah masih sebesar 17,13 persen dari total populasi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar di Era Kabinet Merah Putih Tembus Rp3,9 Triliun
Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar di Era Kabinet Merah Putih Tembus Rp3,9 Triliun

BKPM mencatatkan kesepakatan sebesar Rp3,9 triliun dari 579 kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pelaku Usaha Besar.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR: APBN 2025 Disesuaikan dengan Program Strategis Prabowo Subianto
Ketua Banggar DPR: APBN 2025 Disesuaikan dengan Program Strategis Prabowo Subianto

Said Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Menjadi Fokus Utama dalam Rakornas Investasi BKPM
Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Menjadi Fokus Utama dalam Rakornas Investasi BKPM

Dalam arahannya, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Investasi Harus Digenjot Sampai Rp1.700 Triliun, Ini PR-nya Kadin
Menko Airlangga: Investasi Harus Digenjot Sampai Rp1.700 Triliun, Ini PR-nya Kadin

Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.

Baca Selengkapnya
3 Isu Ekonomi Usulan Kadin untuk Prabowo-Gibran
3 Isu Ekonomi Usulan Kadin untuk Prabowo-Gibran

Kadin Indonesia komitmen membantu pemerintah dalam mewujudkan isi Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Rapatkan Barisan dengan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun
Menteri Investasi Rapatkan Barisan dengan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.

Baca Selengkapnya
Mengenal Lebih Dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Mengenal Lebih Dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Bappenas jadi salah satu pilar atas pembangunan negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pernyataan Lugas Jokowi Pak Prabowo Setuju Percepat Pembangunan IKN, Investor Jangan Ragu!
VIDEO: Pernyataan Lugas Jokowi Pak Prabowo Setuju Percepat Pembangunan IKN, Investor Jangan Ragu!

Presiden Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin memboyong para menteri untuk rapat kabinet perdana di Ibukota Nusantara (IKN), Senin (12/8)

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Investor Tak Ragu Investasi di IKN: Prabowo Setuju Percepatan Pembangunan
Jokowi Minta Investor Tak Ragu Investasi di IKN: Prabowo Setuju Percepatan Pembangunan

Menurut Jokowi, Prabowo selaku presiden terpilih menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.

Baca Selengkapnya