Gandeng Bappenas, Kementerian Investasi Dorong RI Keluar Jebakan Kelas Menengah
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM menandatangani nota Kesepahaman tentang Kerja Sama untuk Mendorong Investasi dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Salah satu poin yang disepakati adalah pertukaran data khususnya untuk investasi.
"Hari ini kami dari kementerian investasi bersama-sama dengan Kementerian Bappenas melakukan penandatangan MoU di mana ," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3).
Tak hanya itu saja, kerja sama ini sebagai bentuk kolaborasi investasi pemerintah di sektor-sektor strategis, khususnya kepada hilirisasi. Serta mendorong untuk meningkatkan investasi Indonesia di sektor manufaktur.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Siapa yang menandatangani MoU kerja sama? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
-
Siapa yang menandatangani nota kesepahaman? Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Alsintan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Muhammad Hatta dan Dekan Fakultas Teknik Pertanian UGM Eni Harmayani.
-
Siapa yang menandatangani kerja sama ini? Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Pembinanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Fahrurozi dan President of KOSHA, Ahn Jongjoo di Jakarta, Selasa (25/6).
"Ini sebagai salah satu syarat untuk kita keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita bersama-sama, tadi kita saling berdiskusi dan bersaut pantun dalam pidato untuk bagaimana mimpi Indonesia 2045 bisa terwujud untuk pendapatan perkapita kita di atas USD 10.000," ungkap Menteri Bahlil.
Perkuat Data Investasi
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, untuk mendorong investasi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional, diperlukan basis data-data yang tepat berasal dari pihak pertama. Salah satunya BKPM.
"Itu akan bisa terjadi kalau kami bisa mendapatkan data dari tangan pertama yang dikelola BKPM. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama antara kementerian yang dimandatkan oleh Bapak Presiden," ujar Menteri Monoarfa.
Jika semua data untuk menjalankan pekerjaan itu baik dan sumbernya kredibel, maka hal itu bisa menjadi salah satu upaya demi memperbaiki data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau data investasi Indonesia.
Menurut Kepala Bappenas, penting untuk melihat nilai PMTB karena hal itu mencerminkan efektif tidaknya dalam mendorong industri manufaktur.
"Karena selama ini ternyata kontribusi industri manufaktur kita, pertumbuhannya itu flat. Kemudian kontribusinya mandek, sangat mengalami stagnansi. Padahal kita melakukan investasi sampai di tingkat hilirisasi yang luar biasa, pasti ada sesuatu yang missing link," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.
Baca SelengkapnyaSaat ini jumlah kelas menengah masih sebesar 17,13 persen dari total populasi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia komitmen membantu pemerintah dalam mewujudkan isi Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaBappenas jadi salah satu pilar atas pembangunan negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin memboyong para menteri untuk rapat kabinet perdana di Ibukota Nusantara (IKN), Senin (12/8)
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, Prabowo selaku presiden terpilih menyetujui percepatan pembangunan IKN, termasuk anggarannya.
Baca SelengkapnyaWhite Paper ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintahan mendatang dalam mengimplementasikan 17 Program Prioritas dan Astacita.
Baca SelengkapnyaKesepakatan tersebut ditandai dengan MoU yang ditandatangani Kepala Bappenas RI dan Menteri Pembangunan Inggris.
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca Selengkapnya