Gandeng Polri, Kemenkeu bakal didik SDM pajak jadi intel
Merdeka.com - Kementerian Keuangan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan Penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama dalam mengawal penerimaan pajak. Dalam kerja sama tersebut, Kementerian Keuangan akan meningkatkan kinerja tim intelijen pajak guna mendukung kelancaran penerimaan negara.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, MoU ini merupakan lanjutan dari Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani pada 8 Maret 2012. Namun, untuk meningkatkan kerja sama tersebut, kedua instansi akan menambahkan ketentuan-ketentuan baru.
"Dalam MoU rekomendasi atas keberhasilan kerjasama Ditjen Pajak dan Polri akan dijabarkan dalam pedoman kerja. Kapolri sudah menunjukkan komitmen. Kita ingin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan intelijen," kata Bambang di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (19/1).
-
Siapa yang mendapat pelatihan Kemnaker? Pelatihan ini menargetkan 500 orang warga lokal dan dilaksanakan secara bergelombang selama 5 bulan.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong sinergi antara pendidikan dan ketenagakerjaan? 'Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia, ' ujar Ida Fauziyah.
-
Mengapa Kemnaker gelar pelatihan di KITB? “Pelatihan ini wujud nyata yang kami janjikan agar warga Batang tidak jadi penonton di tengah industrialisasi,“ ujar kandidat doktor IPB University itu.
-
Siapa yang melatih intelijen Indonesia? Tak lama kemudian, agen-agen Mossad mulai melatih dinas intelijen Indonesia dan sejumlah personel militer.
-
Apa tujuan pelatihan Kemnaker di KITB? “Pelatihan ini kita prioritaskan untuk warga desa penyangga dan akan dilanjutkan desa-desa lainnya di sekitar kawasan,“ katanya.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
Dia menjelaskan, pendidikan tersebut akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), dalam rangka pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik.
"Kita ingin mengupgrade kemampuan intelijen pajak setara dengan intelijen terbaik di Indonesia. Kami belajar dari sumbernya. Sejauh ini kami sudah mendalami di BIN dan polri," kata dia.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan akan mendukung penuh seluruh program prioritas pemerintah dalam meningkatkan penerimaan keuangan negara.
"Ini menjadi satu program polri, kami memback up apa yang diminta Ditjen Pajak mulai dari pelatihan sampai kegiatan intelijen dan kegiatan lain hingga penyidikan penegakkan hukum. Bisa kita back up karena penerimaan negara jadi prioritas untuk membiayai anggaran pembangunan nasional," kata Badrodin.
Selain penandatanganan dengan Polri, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan.
Baca SelengkapnyaKapolri memerintahkan ke anak buahnya untuk mendukung penuh terhadap swasembada pangan
Baca SelengkapnyaMenurutnya, perjanjian kerjasama yang memiliki jangka waktu lima tahun dan setiap tahunnya akan dievaluasi.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kemampuan anggota ini merupakan tindak lanjut dari Perkap Nomor 6 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaIni sekaligus sebagai bentuk upaya menyelesaian masalah kekurangan tenaga kerja dan sebagai persiapan untuk menghadapi investasi tahap dua.
Baca SelengkapnyaDalam video terlihat, seorang polisi dengan lancar berbicara Mandarin
Baca SelengkapnyaASSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan diluncurkannya aplikasi tersebut untuk memfasilitasi personel polri yang akan mengikuti tes IELTS
Baca SelengkapnyaSurveyor Indonesia akan memberikan informasi lowongan pekerjaan dan prioritas penempatan bagi lulusan Politeknik Ketenagakerjaan sesuai program studi.
Baca SelengkapnyaSecara nasional, belum sebagian besar perguruan tinggi yang ada melakukan sertifikasi kompetensi terhadap lulusannya.
Baca SelengkapnyaKejagung telah membentuk 534 posko Pemilu di seluruh satuan kerja di Indonesia untuk menyukseskan pemilu.
Baca SelengkapnyaKunjungan ini dalam rangka memastikan program pengembangan SDM berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaImplementation Plan ini merupakan tindak lanjut dari Kerja sama yang telah diteken pada bulan Maret lalu.
Baca Selengkapnya