Follow
Gandeng PPATK, Kemenkop UKM awasi praktik simpan pinjam di koperasi
Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan melakukan pengawasan ke sejumlah koperasi di Indonesia. Kerja sama ini akan diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).
"Kementerian Koperasi akan MoU dengan PPATK paling lambat bulan depan untuk mengawasi praktik simpan pinjam yang kadang-kadang dicurigai sebagai tempat pencucian uang dan juga uang tidak halal lainnya," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram di Jakarta, Jumat (14/10).
Meski begitu, Agus membantah jika praktik pencucian uang di koperasi tersebut memang ada. Menurutnya, pengawasan ini hanya untuk mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan tersebut.
-
Bagaimana cara menghindari investasi ilegal berkedok koperasi? Berikut tips menghindari investasi ilegal berkedok koperasi: 1. Cek legalitas koperasi seperti surat izin usaha, akta pendirian dan legalitas dari lembaga pengawas koperasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Koperasi dan UMKM. 2. Keuntungan atau imbal hasil investasi harus rasional, tidak mungkin keuntungan tinggi tanpa risiko didapat dalam waktu yang singkat. 3. Waspada dengan modus member get member 4. Pelajari aktivitas koperasi, ingat hanya koperasi yang diawasi oleh OJK yang dapat melakukan kegiatan simpan pinjam bagi nasabah non anggota koperasi.
-
Apa tujuan MoU antara Kementerian ATR dan KKP? Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Wakatobi tahun 2022 lalu untuk menghancurkan tembok ego sektoral dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Khususnya, berkaitan dengan sertipikasi tanah bagi masyarakat pesisir yang bermukim di atas air yang juga telah disepakati dalam Deklarasi GTRA Summit Tahun 2023 di Karimun.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana Kementerian ATR dan KKP akan berkolaborasi? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Kasus (pencucian uang) di koperasi sejauh ini belum ditemukan. Ini baru indikasi dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya agar koperasi diawasi. Bahwa semua lembaga keuangan harus diawasi. Jadi jangan menunggu, nanti kita terlambat," tuturnya.
Dengan adanya kerja sama ini, Agus berharap agar seluruh petugas koperasi tidak melanggar peraturan perundangan soal aliran uang. Hal ini tentunya untuk kebaikan masyarakat dan negara.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca Selengkapnya
Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.
Baca Selengkapnya
"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca Selengkapnya
KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hasil penyidikan polisi menemukan bahwa pola pencucian uang itu dilakukan dengan mencampuradukkan antara pemasukan uang halal dan haram.
Baca Selengkapnya
Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya
MUF mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang.
Baca Selengkapnya