Ganti rugi korban lumpur, pemerintah beli aset Lapindo

Merdeka.com - Pemerintah akan membeli aset PT Lapindo Brantas di dalam peta terdampak semburan lumpur. Perhitungan pemerintah, aset Lapindo yang berada di dalam peta terdampak mencapai 20 persen dari total area peta terdampak.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya sudah membicarakan mengenai proses ganti rugi ini kepada korban lumpur Lapindo. Nilai pembelian aset ini mencapai Rp 781 miliar.

"Aset yang ada di dalam peta terdampak, yang sertifikatnya dipegang Lapindo itu kami ambil," ujarnya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12).

Menurutnya, pemerintah berharap dana ini akan menjadi modal bagi perseroan untuk membayar ganti rugi pada korban lumpur. Selain itu, pihaknya juga meminta Lapindo membayar sisa ganti rugi bagiannya yang belum dilunasi.

Pemerintah berencana mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Nilai aset itu diperkirakan mencapai Rp 781 miliar. Hal itu merupakan tafsiran pemerintah atas putusan mahkamah konstitusi terkait kasus ganti rugi Lapindo.

Basuki menegaskan aset ini nantinya akan menjadi milik negara. Pemerintah membantah jika kebijakan ini untuk membantu PT Lapindo Brantas membayar ganti rugi. Skema ini juga akan diatur dalam peraturan presiden mengenai badan penanggulangan lumpur Sidoarjo (BPLS).