Follow
Gara-gara aturan pemerintah, cuma 2 perusahaan smelter bisa bertahan
Merdeka.com - Pemerintah kembali mengizinkan ekspor konsentrat, mineral mentah kadar rendah untuk bauksit dan nikel. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2017.
Kebijakan pemerintah ini berdampak pada lesunya usaha pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel dalam negeri. Diketahui 11 perusahaan smelter ditutup sedangkan 12 perusahaan lain merugi.
Meski demikian, masih ada dua perusahaan smelter yang mampu bertahan di tengah gejolak, yaitu PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Siapa yang mendapat keuntungan dari hilirisasi nikel? Tapi perlu diingat, rakyat semacam Yusi juga menerima manfaat hilirisasi nikel dengan menjadi tenaga kerja. Jumlahnya tidak sedikit, industri nikel itu mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja.
-
Apa saja produk dari hilirisasi nikel? Belasan industri tumbuh di sana, dengan produk utama berupa nikel, stainless steel, dan carbon steel. Industri pendukungnya macam-macam, dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, dan lain-lain.
-
Bagaimana pengaruh hilirisasi nikel terhadap harga nikel? Sebelumnya ramai diberitakan turunnya harga nikel dunia ini salah satunya dinilai karena dunia 'kebanjiran' pasokan nikel RI.
-
Bagaimana hilirisasi nikel meningkatkan ekonomi? Dari hilirisasi nikel, pendapatan Indonesia melejit. Pada 2015 ekspor Indonesia hanya Rp45 triliun. Setelah larangan ekspor bahan mentah nikel diberlakukan pada 2020, nilai ekspornya meroket Rp340 triliun pada 2021. Pada 2022 melonjak jadi Rp520 triliun, dan tahun lalu angkanya Rp520 triliun.
-
Kenapa Smelter PT ITSS dihentikan? Operasional masih di nonaktifkan karena masih dalam proses penyidikan,' sebutnya.
"Dua yang masih jalan di Marowali itu Tsingshan dan Guang Ching," ungkap Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, Jonatan Handojo di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Menurutnya, kedua perusahaan tersebut bertahan karena tidak hanya bergerak pada usaha pengolahan nikel saja.
"Kenapa dia (Tsingshan dan Guang Ching) jalan, karena dia punya pabrik stainless steel. Jadi nikel pig iron-nya rugi disambungkan ke stainless steel, jadi itu yang menutup kerugiannya dia," tandas Jonathan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PT Timah pertama kali teken kerja sama dengan lima smelter swasta pada tahun 2018 hingga 2020.
Baca Selengkapnya
Kebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca Selengkapnya
Program hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.
Baca Selengkapnya
Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang positif dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ada 11 1 perusahaan yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dihentikan kegiatan operasionalnya karena sebabkan polusi
Baca Selengkapnya
Sedikitnya 10 pabrik tekstil berskala besar di Jawa Tengah bangkrut sehingga sekitar 10 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Selengkapnya
Tercatat ada 6 pabrik tekstil yang melakukan PHK akibat aturan baru yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.
Baca Selengkapnya
Penurunan produksi industri rokok diakibatkan kenaikan cukai eksesif pada periode 2023–2024.
Baca Selengkapnya
Perusahaan-perusahaan ini sebelumnya sudah diberi peringatan bahkan sudah ditutup sementara.
Baca Selengkapnya
Hasil kerja sama itu pun membuat aktivitas penambangan makin masif hingga akhirnya membuat negara rugi hingga Rp300 triliun.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya