Gara-gara ekonomi RI, DPR belum setujui asumsi RAPBN 2017
Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda persetujuan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Penyebab penundaan persetujuan ini adalah tak sepakatnya asumsi pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi tahun depan masih menjadi perdebatan. Di mana pemerintah telah mematok pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen tahun depan.
Namun, Banggar telah menyetujui asumsi-asumsi makro lainnya yaitu inflasi 4 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,3 persen, nilai tukar Rupiah Rp 13.300 per USD, pengangguran 5,6 persen, kemiskinan 10,5 persen, indeks gini ratio 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,1.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa dicapai? Pengembangan kuantitas produksi berikut umumnya disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya inovasi bisnis yang efisien serta eskalasi minat konsumen pada tren tertentu.
-
Apa ekspresi Jokowi di Tahun Baru 2017? Ekspresi Jokowi di Malam Tahun Baru Momen ketika Jokowi di malam tahun baru 2017.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun? Pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahun.
"Untuk poin pertumbuhan ekonomi kita tunda dulu hingga esok hari karena membutuhkan pendalaman," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).
Asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok 5,1 persen dalam Rancangan APBN 2017 dipertanyakan pada anggota Banggar. Sebab, asumsi ini berbeda dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang dipatok 5,3 persen.
"Apakah asumsi yang disampaikan masukan dari bapak Presiden? kok begitu cepat berubah baru 1 bulan, asumsinya ke 5,1 persen," ujar Anggota Banggar dari Fraksi PAN Sungkono.
Sementara itu, Anggota Banggar Fraksi Golkar Ridwan Bae mengatakan perubahan ini dapat mempengaruhi nama baik Presiden Jokowi karena tidak konsisten dalam menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi.
"Dari pidato presiden disampaikan 5,3 persen sampai sini jadi 5,1 persen bisa mempengaruhi nama baik Presiden bahkan di mata dunia," kata Ridwan.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perubahan pertumbuhan 5,3 persen sudah dikonsultasikan dalam internal presiden. Menurutnya, perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 tersebut melihat berbagai pembaruan kondisi terkini dan proyeksi pertumbuhan ekonomi kedepannya.
"Kami akan dalami besok dan akan kami lengkapi semua," kata Suahasil.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaTarget 8 persen baru bisa terwujud selama Prabowo menjabat sebagai presiden 5 tahun.
Baca SelengkapnyaDia mengkritisi isi pidato Jokowi perihal situasi Indonesia yang akan menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan.
Baca SelengkapnyaBudi memastikan Prabowo-Gibran akan mengalokasikan anggaran riset menjadi 1,5 persen dari pendapat domestik bruto Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap di angka Rp 15.000 pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaRespons ekonom terkait ambisi Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 8 persen per tahun.
Baca SelengkapnyaPutusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut RAPBN 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berpidato di sidang paripurna DPR di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran 5,2 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan tekanan ini tak dialami oleh Indonesia saja, namun juga semua negara.
Baca Selengkapnya