Garap proyek kereta cepat, China bakal bangun pabrik aluminium di RI

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyebut pihak China akan tetap membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pihak China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara 'b to b', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," ucap Rini di Beijing seperti dilansir Antara, Jumat (18/9).

Selain itu, menurut Rini, China juga akan membangun pabrik alumunium di Indonesia.

"Jadi, China setuju bahwa bahan baku alumunium yakni bauksit, harus diolah menjadi produk akhir yaitu alumunium, baru diekspor. Ini kan memberikan nilai tambah yang berlipat. Jika industri alumunium dapat dibangun, maka alumunium sebagai bahan untuk membuat gerbong kereta api sudah dapat kita hasilkan pula, melalui kerja sama ini. Bahkan untuk kepentingan industri pesawat terbang juga," katanya.

Menurut Rini, kesepakatan tersebut akan dibahas intensif sehingga berbagai proyek terkait pembangunan kereta cepat tersebut dapat segera terlaksana.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak dibatalkan. Menurut Jokowi, pihaknya hanya menunggu investor yang mampu untuk membiayai. Jokowi tidak akan menggunakan dana APBN dalam pembangunan.

"Kalau ada yang berinvestasi apapun akan saya berikan, silakan, misalkan kereta cepat, siapa bilang dicancel," kata Presiden Jokowi di Qatar seperti dilansir Antara, Selasa (15/9).

Jokowi menjelaskan, kebutuhan dana untuk pembangunan kereta cepat mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Ini yang membuat pemerintah memilih proyek tersebut ditangani secara bisnis to bisnis.

"Kalau dari APBN Rp 70 - Rp 80 triliun lebih baik buat waduk kalau investor mau silakan tapi berikan hitungan yang benar, misalkan berapa investasinya, dijoin dengan BUMN mau tidak, peralatannya pakai dalam negeri atau bawa dari sana. Tiket bisa naik atau tidak, kalau 'clear' silakan, hitungan harus dijelaskan," kata Presiden.

Pemerintah telah memutuskan terkait pembangunan kereta cepat, ada tiga poin yang ditekankan yaitu tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan jaminan negara dan yang ketiga adalah jenis kerjasama bisnis to bisnis.

"Saya menunggu hitung-hitungannya kalau pas silakan jalan, bukan dibatalkan, siapa yang bilang dibatalkan," tegas Presiden.