Gaya dan kebijakan ekonomi Jokowi disebut mirip SBY

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan lebih dari lima bulan. Pelbagai kebijakan mulai dikeluarkan sejalan dengan visi misi pemerintahan kabinet kerja.

Duet Jokowi-JK dihadapkan pada segudang persoalan bangsa. Tak hanya soal politik dan hukum, tapi juga kondisi perekonomian nasional. Gaya kepemimpinan serta kebijakan yang dikeluarkan Jokowi, JK ataupun menteri kabinet kerja, kerap dibanding-bandingkan atau disamakan dengan pemerintahan sebelumnya.

Mulai dari pemerintahan mantan presiden Soeharto, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Paling banyak membandingkan gaya serta keputusan Presiden Jokowi dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Merdeka.com mencatat beberapa gaya dan kebijakan ekonomi Jokowi yang disebut-sebut juga ada di pemerintahan SBY. Berikut paparannya.

Komisaris BUMN

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ambil pusing jika ada relawan Presiden Jokowi saat pilpres lalu akan mendapat jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, cara ini sama seperti yang dilakukan presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Zamannya Pak SBY, orang-orang Pak SBY juga masuk jadi itu (petinggi BUMN). Sama saja," ujar JK saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (9/3).

JK mengungkapkan, selama para relawan itu memiliki kemampuan dan cocok, maka hal itu bukan masalah besar. "Yang salah itu kalau ada yang tidak mampu lalu dimasukkan. Kalau dia mampu memang selalu begitu," tuturnya.

Dia meyakinkan proses pemilihan relawan Jokowi untuk duduk di kursi petinggi BUMN pasti akan melalui uji kelaikan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Ya pasti dilihat kemampuannya orangnya," ucapnya.

Saat ini beredar kabar bahwa ada sembilan orang relawan Jokowi akan menjadi komisaris di sejumlah BUMN. Sejauh ini yang terdeteksi adalah Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (purn) Budiman di era pemerintahan Joko Widodo diberi posisi empuk menjadi komisaris PT PLN. Budiman mulai menjabat komisaris PT PLN sejak akhir tahun 2014 lalu.

Selain itu, anak Hendropriyono, Diaz Hendropriyono juga didaulat sebagai Komisaris PT Telkomsel. Diaz juga merupakan tim kampanye Jokowi yang menjabat sebagai Ketua Tim sukses Kawan Jokowi.

Lumbung pangan

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman berambisi menjadikan Kalimantan sebagai lumbung pangan Indonesia. Pembangunan besar-besaran akan dilakukan mulai 2016 nantinya. Nantinya Kalimantan akan menjadi food estate atau kawasan produksi pangan.

Amran menyebut realisasi program ini akan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Ke depan saya ingin kita membuat food estate di Kalimantan. Kami kaji 350.000 hektar. Kita kerjakan saja dulu 10.000 - 50.000 hektar," ucap Amran di Kantornya, Ragunan, Jakarta, Jumat (16/1).

Secara keseluruhan, luas food estate di Kalimantan nantinya akan mencapai 500.000 hektar. Pembangunan food estate hampir mirip dengan program pemerintahan masa SBY yang membeli lahan dua juta hektar di Kalimantan. Menteri BUMN, Dahlan Iskan kala itu kerap bolak balik ke Kalimantan melihat realisasi pembangunan sawah dua juta hektar ini.

Kebijakan pertanian dan pangan

Ambisi Presiden Joko Widodo mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, diperkirakan sulit terealisasi. Penyebab utamanya, makin berkurangnya lahan pertanian.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa menjelaskan, dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia kehilangan ratusan ribu keluarga tani. Kondisi ini dampak turunan dari alih fungsi lahan pertanian.

Kondisi ini akhirnya memicu produktivitas rendah dan tingkat ketergantungan pangan terhadap negara asing justru masih besar. Dia pesimis Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan bila sistem tersebut tidak diubah.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyebut, kebijakan Jokowi soal pangan juga tidak jauh berbeda pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada terobosan atau perbaikan berarti.

Penurunan harga BBM

Pertengahan Januari lalu, pemerintahan Jokowi-JK memutuskan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penurunan harga BBM diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di halaman Istana Negara.

Menengok ke belakang, pengumuman penurunan harga BBM di pemerintahan sebelumnya, selalu dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY). Dua periode pemerintahannya, SBY tercatat dua kali tampil di depan publik saat mengumumkan penurunan harga BBM.