Follow
Gelontorkan Rp6,1 T, Pemerintah Tunda Pembayaran Cicilan KUR Selama 6 Bulan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dalam rangka mengatasi dampak virus corona, pemerintah mengupayakan kebijakan yang moderat. Salah satunya, pemerintah telah menyiapkan Rp6,1 triliun untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit usaha rakyat (KUR).
"Terkait dengan penundaan pembayaran pokok dan bunga KUR selama 6 bulan, anggarannya senilai Rp6,1 triliun," ujarnya dalam video konferensi, Kamis (1/4).
Dalam paparannya, Menko Airlangga menyebutkan prioritas pemerintah terkait dukungan kepada industri, dengan anggaran untuk mendukung dunia usaha sebesar Rp70,1 triliun. Diantaranya, pajak Rp52 triliun, Bea Masuk Rp12 triliun, dan KUR Rp6,1 triliun.
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara Airlangga Hartarto mendorong investasi? “Pemerintah Indonesia terbuka atas kerja sama investasi dalam berbagai area ekonomi,“ ungkap Menko Airlangga.
-
Apa yang menjadi fokus Airlangga Hartarto dalam pengembangan ekonomi platform? “Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini,“ ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Bagaimana pemerintah optimalkan KUR? Pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi salah satu pilar penting dalam penyaluran KUR.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Mengapa Airlangga Hartarto mendorong investasi asing? Pemerintah Indonesia juga tengah giat mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia guna mencapai target investasi senilai Rp 1.400 triliun di tahun 2023.
Kebijakan tersebut, lanjut Menko Airlangga, terkait dukungan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui stimulus KUR. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMK.
"Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,1 triliun," ujarnya kembali menegaskan.
Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
Menteri Teten Optimis Penyaluran KUR Capai Target di 2020
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki optimis penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di 2020 bisa mencapai target sebesar Rp190 triliun. Angka ini meningkat dari realisasi penyaluran KUR di 2019 sebesar Rp139,51 triliun.
"Saya rasa ini bergairah, saya optimis apalagi jumlahnya dari Rp140 triliun jadi Rp190 triliun, akan dinaikkan sampai tahun 2024 jadi Rp300 triliun, ini sumber pembiayaan UMKM naik kelas, saya kira luar biasa," kata Teten di kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (22/1).
Dia menjelaskan, hal ini didukung dengan diturunkannya suku bunga KUR tahun 2020 menjadi 6 persen, dari yang sebelumnya sebesar 7 persen. Selain itu, pemerintah juga menaikkan penyaluran dana KUR 36 persen atau Rp50 triliun dari tahun sebelumnya.
Selain itu, untuk meningkatkan UMKM lokal, dia mengimbau ada KUR khusus bagi pelaku UMKM di bidang holtikultura, peternakan, dan lain sebagainya. "Nah bukan hanya itu, tapi ada KUR tertentu yang membutuhkan periode misalnya untuk penggemukan sapi, holtikultura yang membutuhkan waktu sampe produksi, ada KUR khusus," jelasnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi meminta restrukturisasi kredit terdampak pandemi kembali diperpanjang sampai tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca Selengkapnya
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) baru setengah dari target Rp297 triliun.
Baca Selengkapnya
Terdapat beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, tetapi juga memprioritaskan kualitas.
Baca Selengkapnya
Melainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Melihat penyaluran KUR yang stagnan, pihaknya memiliki tiga terobosan penting. Pertama meminta kepada pihak perbankan tak minta angunan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengatasi dampak El Nino.
Baca Selengkapnya
Menurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca Selengkapnya
Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.
Baca Selengkapnya