Genjot devisa, pemerintah fokus garap pariwisata

Merdeka.com - Pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah. Sejumlah langkah taktis dan lintas sektoral dilakukan guna memercepat pengembangan sektor pariwisata. Diharapkan dengan berkembangnya pariwisata di Indonesia, pendapatan devisa negara bisa ditingkatkan.

Kesepakatan pengembangan wisata ini dilakukan pemerintah dengan menggelar Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim di Yogyakarta, Rabu (28/8).

Dihadiri oleh Kemenko Bidang Maritim, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Menteri Keuangan dan sejumlah gubernur, dan kepala daerah lainnya.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan dalam rakorpusda tersebut ada sembilan strategi kebijakan yang disepakati. Kesembilan strategi itu akan menjadi prioritas bersama pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Indonesia.

"Penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P), guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau," ujar Perry di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu (29/8).

Perry menyampaikan langkah kedua adalah melakukan penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan. Selain itu juga melakukan peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.

"Langkah ketiga melakukan peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya," imbuhnya.

Perry menjabarkan kebijakan keempat adalah menjalankan penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata, dengan Bali sebagai champion program pada saat penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

"Selanjutnya, menguatkan sinergi promosi destinasi pariwisata melalui antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Yang keenam melakukan penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata," papar Perry.

Pengembangan atraksi, lanjut Perry akan dilakukan secara terintegrasi di destinasi wisata, antara lain paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi.

"Terakhir melakukan peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata," tutup Perry.