Genjot Ekonomi, Pemerintah Baru Diimbau Tingkatkan Ekspor dan Investasi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan selama ini pertumbuhan ekonomi nasional masih bertumpu pada konsumsi, baik konsumsi rumah tangga (RT) maupun konsumsi pemerintah.
"Sejak 1990-an, struktur perekonomian masih di konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, konsumsi pemerintah juga belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian terbatas di kisaran 9 persen dan ini tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi," katanya dalam Media Gathering KEIN di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (27/5).
Berdasarkan kondisi tersebut, sudah saatnya pemerintah mulai bergeser mengandalkan ekspor dan investasi untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini juga sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo yang mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi saat ini hanya ada dua, yakni kenaikan ekspor dan investasi.
-
Kenapa target pertumbuhan ekonomi penting? Sehubungan dengan itu, salah satu manfaat yang dirasakan pemerintah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan dan pemerataan infrastruktur masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat karena pendapatan per kapita sudah melonjak.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa dicapai? Pengembangan kuantitas produksi berikut umumnya disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya inovasi bisnis yang efisien serta eskalasi minat konsumen pada tren tertentu.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
Arif menyampaikan, selain mendorong peningkatan ekspor dan investasi, pemerintah juga harus memberi ruang yang lebih luas terhadap UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sebanyak 98,7 persen usaha di Indonesia merupakan usaha mikro, yang menyerap 89,17 persen tenaga kerja domestik serta berkontribusi sebanyak 36,82 persen terhadap PDB Indonesia.
Kendati demikian, perannya masih sangat kecil dalam kegiatan ekspor dan investasi sehingga masih memiliki potensi yang sangat besar.
Dari simulasi yang dilakukan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), jika 10 persen saja dari UMKM yang ada mengalami kenaikan kelas, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tembus 7 persen, bahkan mencapai 9,3 persen (yoy).
"Pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen dapat terwujud apabila UMKM diberdayakan. Tentunya hal ini harus dilakukan melalui kebijakan dengan eksekusi yang baik di sektor terkait," ucap Arif.
Menurutnya, langkah yang harus diambil untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Oleh karena itu, meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor.
"Transformasi UMKM ke arah ekspor menjadi wajib dan UMKM juga harus bergerak untuk memproduksi barang-barang substitusi impor, yang selama ini memberatkan neraca perdagangan nasional," tutup Arif.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Target ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya investasi pada perekonomian negeri. Menurutnya, investasi menjadi kunci dalam pembukaan lapangan kerja.
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.
Baca SelengkapnyaJokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaDia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi ke-2 di antara negara-negara G20, di tengah permasalahan perekonomian global yang kompleks saat ini.
Baca SelengkapnyaSaat ini ada 19 negara sedang melakukan pembatasan atau restriksi perdagangan karena perang konvensional dan perang dagang.
Baca SelengkapnyaMendag Budi menjelaskan, selain menciptakan lapangan kerja, hilirisasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaSetelah merebut hulu, Jokowi merangsek ke hilir. Dan ini bukan hanya tentang kedaulatan, ini tentang cara berdagang ribuan lowongan bagi kita
Baca Selengkapnyameminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya