Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Genjot investasi dan ekspor, Jokowi ingin masa berlaku tax holiday bisa 50 tahun

Genjot investasi dan ekspor, Jokowi ingin masa berlaku tax holiday bisa 50 tahun Jokowi umumkan THR dan Gaji ke 13. ©2018 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya untuk mengkaji perpanjangan jangka waktu mendapatkan insentif tax holiday. Jika saat ini tax holiday berkisar antara 5 tahun sampai 10 tahun, maka perlu dikaji apakah bisa hingga mencapai 50 tahun.

Menteri Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Jokowi ingin agar insentif tax holiday yang ditawarkan pemerintah bisa benar-benar menjadi daya tarif bagi investor menanamkan modalnya di dalam negeri. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan kewajiban pajaknya melalui tax holiday.

"Presiden meminta saya untuk mengkaji apabila tax holiday bisa diperpanjang sampai 50 tahun tapi limited time, sehingga betul-betul bisa mengundang investor dan menanamkan modalnya di Indonesia," ujar dia di Istana Bogor, Kamis (26/7).

Orang lain juga bertanya?

Kemungkinan untuk memperpanjang jangka waktu tax holiday akan didiskusikan lebih lanjut. Namun demikian, lanjut Menteri Sri Mulyani, pemerintah meyakinkan para pengusaha akan komitmennya untuk meningkatkan ekspor dan investasi di dalam negeri.

"Presiden mengharapkan investasi yang berhubungan industrialisasi di Indoensia dan penguatan struktur industri di Indonesia dan ekspor harus diperbaiki. Kita terus mendengar, dan presiden menyampaikan bahwa ini niat yang disampaikan presiden dan jajaran pemerintah bahwa komitmen pemerintah sangat bulat mengenai keinginan mendorong ekspor dan investasi," kata dia.

Selain itu, dalam pertemuan ini pemerintah juga mendapatkan masukan terkait besaran investasi bisa mendapatkan tax holiday. Selama ini, minimal nilai investasinya ditentukan sebesar Rp 500 miliar.

"Umpamanya produk yang bisa menghasilkan sparepart untuk produk yang selama ini masih diimpor. Ini biasanya investasinya tidak terlalu besar, sehingga kami akan menyiapkan tax holiday ukuran kecil di bawah Rp 100 miliar dan labor intensive. Sehingga itu bisa menampung kebutuhan perusahaan kelas menengah kecil utamanya substitute dari impor kita. Jadi kita akan menyempurnakan dan memperbaiki sesuai komunikasi kami dengan dunia usaha, untuk meyakinkan bahwa policy ini menghasilkan dampak yang positif," tandas dia.

Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan Jokowi Beri Investor HGU IKN 190 Tahun: Untuk Tarik Investasi Sebesar-besarnya
Alasan Jokowi Beri Investor HGU IKN 190 Tahun: Untuk Tarik Investasi Sebesar-besarnya

Jokowi mengatakan, investasi diperlukan lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan hanya untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan.

Baca Selengkapnya
DPR Ngamuk Apple Lecehkan Indonesia: Memang Gila Ini!
DPR Ngamuk Apple Lecehkan Indonesia: Memang Gila Ini!

Ini terkait tentang permintaan Apple untuk mendapatkan tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat berinvestasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Lahan di IKN Siap untuk Investasi: Kita Dikejar-kejar Investor
Jokowi Minta Lahan di IKN Siap untuk Investasi: Kita Dikejar-kejar Investor

Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Kita Butuh Investasi Rp1.650 Triliun di 2024
Presiden Jokowi: Kita Butuh Investasi Rp1.650 Triliun di 2024

Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Paparkan Potensi Investasi IKN di Depan Pengusaha-Pengusaha Brunei Darussalam
Jokowi Paparkan Potensi Investasi IKN di Depan Pengusaha-Pengusaha Brunei Darussalam

Jokowi juga akan menghadiri resepsi pernikahan Pangeran Mateen di Brunei Darussalam

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia
Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia

Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Hak Guna Usaha di IKN Sampai 190 Tahun, AHY: Untuk Kepastian Hukum Buat Investor
Hak Guna Usaha di IKN Sampai 190 Tahun, AHY: Untuk Kepastian Hukum Buat Investor

Durasi tersebut memungkinkan para investor untuk membangun keberlanjutan investasi mereka di IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Panggil Rosan Roeslani, Beri Arahan Target Investasi hingga Investor Asing untuk IKN
Jokowi Panggil Rosan Roeslani, Beri Arahan Target Investasi hingga Investor Asing untuk IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani setelah dilantik pada hari Senin (19/8) kemarin.

Baca Selengkapnya
Aturan Diteken Jokowi: Kepala Otorita IKN Bisa Tentukan Harga Tanah di Ibu Kota Baru
Aturan Diteken Jokowi: Kepala Otorita IKN Bisa Tentukan Harga Tanah di Ibu Kota Baru

Ada dua tujuan, satu, pengelolaan Aset Dalam Penguasaan (ADP). Dua, pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Selektif Beri Golden Visa ke WNA: Jangan Loloskan Orang yang Bahayakan Keamanan Negara
Jokowi Minta Selektif Beri Golden Visa ke WNA: Jangan Loloskan Orang yang Bahayakan Keamanan Negara

Jokowi mengingatkan agar benar-benar selektif dalam memilih WNA itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken Perpres IKN: Investor Dapat Izin HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun, Begini Ketentuannya
Jokowi Teken Perpres IKN: Investor Dapat Izin HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun, Begini Ketentuannya

Jokowi telah menandatangani Perpres No.75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya