Follow
Genjot kinerja pembiayaan, Menkeu Bambang lebur SMI dan PIP
Merdeka.com - Pemerintah berniat melebur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, penyatuan itu dilakukan agar pemerintah memiliki lembaga pembiayaan infrastruktur lebih kuat.
âª"Ini agar SMI menjadi lembaga pembiayaan yang kuat, apalagi selama ini PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) tidak bisa bergerak lincah," kata Bambang di Jakarta, Selasa (20/1) malam.â¬
âªMenurut Bambang, peleburan ini lantaran PIP kurang produktif dalam menyalurkan kredit investasi yang menjadi fokus pemerintah guna mendorong infrastruktur. Selain itu, kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi dualisme lembaga pembiayaan.
-
Kenapa BBNKB II dihapus? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif akan dihapus di beberapa provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74.
-
Kenapa BP2MI bekerja sama dengan BNI? Penerbitan rekening taplus G to G untuk Pekerja Migran Indonesia ini memiliki beberapa keuntungan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani mengapresiasi BNI karena telah bersedia bekerjasama dengan BP2MI dalam penerbitan rekening taplus G to G untuk para Pekerja Migran Indonesia.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Bank Mantap? 'Kami sangat menyambut hangat kerjasama ini karena nanti mulai tahun 2030 kami akan mulai membayarkan manfaat pensiun berkala untuk seluruh peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk mulai memperluas kanal untuk memudahkan para peserta sehingga mereka dapat terlayani dengan baik. Kami juga menyadari bahwa untuk mewujudkannya diperlukan juga kolaborasi dengan pihak lain dan salah satunya dengan Bank Mantap yang kita lakukan pada hari ini,'terang Roswita.
-
Kapan kebijakan baru BRI berlaku? Kebijakan ini akan berlaku efektif per Agustus 2024.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
"Dasarnya supaya SMI bisa jadi lembaga pembiayaan infra yang kuat. dan tidak ada dualisme. PIP kan jadi campur-campur. BLU tidak bisa bergerak lincah karena setiap transaksi tidak boleh rugi," ungkapnya.
âªAgar penggabungan lancar, kata Bambang, pemerintah telah menyiapkan penyertaan modal negara sebesar Rp 18,4 triliun untuk SMI dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.
Baca Selengkapnya
Pembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
Pajak sangat berkontribusi pada pembangunan negara dengan persentase lebih dari 70 persen.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dihapus dari struktur organisasi Kemenkeu. Fungsi BKF kini dilebur ke Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengungkapkan keputusan tersebut didasarkan pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Menkuop UKM Teten Masduki menegaskan, penghapus tagihan macet ini untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM.
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.
Baca Selengkapnya
BUMN yang dilebur ini tidak akan lagi adu tender jika terdapat satu proyek.
Baca Selengkapnya
Pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca Selengkapnya