Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Genjot PAD, Pemda Diminta Bangun Infrastruktur Digital

Genjot PAD, Pemda Diminta Bangun Infrastruktur Digital Menkeu Sri Mulyani rapat dengan Komisi XI DPR. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendorong, pemerintah daerah untuk lebih serius dalam pemanfaatan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Mengingat, pemanfaatan ETP mampu mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).

"Transaksi non tunai ini (ETP) ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Rata-rata hingga 11,1 persen," ungkapnya dalam acara peluncuran PATRIOT (Program Akselerasi TRansaksI Online pemerinTah) oleh Grab-OVO, Kamis (21/10).

Bendahara Negara ini mencontohkan, melalui pemanfaatan ETP program Pembayaran Pajak Solo Destination, Pemerintah Daerah Surakarta berhasil meningkatkan nilai PAD-nya secara signifikan. Yakni mencapai 16 persen.

"Atau setara Rp118 miliar dalam waktu tiga tahun. Ini merupakan capaian yang sangat baik," bebernya.

Mantan Bendahara Pelaksana Bank Dunia ini pun mengapresiasi sinergi perusahaan teknologi seperti Grab dan OVO untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara melalui Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah (PATRIOT). Menurutnya, upaya tersebut wujud patriotik kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Ke depan kita berharap bahwa infrastruktur ini juga akan memudahkan pembayaran pajak retribusi dan mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Juga dalam pembayaran berbagai jenis pajak lainnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Sri Mulyani berharap Pemda dapat menggarap serius infrastruktur digital untuk mendukung implementasi ETP. Sehingga, akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pajak daerah dan retribusi daerah.

"Ini untuk meningkatkan pendapat asli daerah dan juga pajak lainnya," terangnya.

Dampak Pandemi Covid-19, Penerimaan Asli Daerah Turun 5,3 Persen di 2020

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2020 hanya sebesar Rp250,3 triliun. Angka ini turun 5,3 persen dari posisi tahun lalu yakni 2019 yang sebesar Rp293,6 triliun.

"Memang kondisi perekonomian yang turun juga terlihat di dalam APBD dari pemerintah daerah, penerimaan asli daerah menurun," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan komisi IV DPD RI, Selasa (19/1).

Sri Mulyani mengatakan, secara total, PAD terhadap pendapatan keseluruhan daerah mencapai 22,06 persen. Ini jauh lebih rendah. Sebab, pada tahun-tahun sebelum ekonomi mengalami ketidakpastian, total pendapatan asli daerah bisa mencapai 24 persen sampai dengan 25 persen dari APBD.

"Jadi dalam hal ini pemerintah daerah juga menghadapi syok dari penerimaan dalam penerimaan asli daerahnya," jelas dia.

Namun secara keseluruhan, Bendahara Negara itu mengatakan penerimaan asli daerahnya turun sekitar 15 persen. Hal itu terjadi dikarenakan dampak dari Covid-19.

"Penerimaan asli daerahnya turun sekitar 15 persen," jelasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya
Digitalisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju, Begini Caranya

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.

Baca Selengkapnya
PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda
PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda

PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda

Baca Selengkapnya
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital
Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Masyarakat Manfaat Bertransaksi Digital

Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD

Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat

Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Bilang 480 Pemda Masuk Kategori Digital
Menko Airlangga Bilang 480 Pemda Masuk Kategori Digital

Peningkatan jumlah Pemda yang masuk kategori digital sejalan dengan peningkatan realisasi pajak retribusi daerah.

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Lewat Digitalisasi, Pemkot Cilegon Optimis Capaian 91% di Akhir Tahun 2024
Genjot PAD Lewat Digitalisasi, Pemkot Cilegon Optimis Capaian 91% di Akhir Tahun 2024

Pemerintah Kota Cilegon kembali melakukan langkah strategis dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Baca Selengkapnya
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo
Hendi Dorong Pemerataan Ekonomi Di Purworejo

E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan Usai PPN 12 Persen! Pemerintah Incar Tambahan Pajak Rp 1.500 T, Siap Berlakukan ini
VIDEO: Kejutan Usai PPN 12 Persen! Pemerintah Incar Tambahan Pajak Rp 1.500 T, Siap Berlakukan ini

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengungkapkan, hasil pembicaraan DEN dengan Presiden Prabowo pagi ini.

Baca Selengkapnya