Genjot Pendidikan Vokasi Untuk Industri 4.0, Pemerintah Revitalisasi SMK

Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sistem vokasi dengan melakukan kerjasama revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era industri 4.0.

"Seminggu yang lalu, saya mengundang Gubernur Jawa Timur bersama seluruh Gubernur lainnya dan Bupati Lampung Barat. Di situ kita bahas komitmen pusat dan daerah dalam revitalisasi SMK," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam kunjungan kerjanya ke SMKN 4 Malang, Jawa Timur, Kamis (13/12).

Menko Darmin mengatakan, setidaknya ada dua alasan penting yang mendasari kerjasama tersebut. Pertama, kewenangan SMK ada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) sehingga revitalisasi akan berjalan dengan baik bila melibatkan Pemprov.

Kemudian kedua, daerah tentu lebih memahami kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Kebutuhan jurusan SMK pada setiap provinsi pun dapat berbeda karena potensi dan sektor unggulan setiap daerah juga berbeda.

Sebagai langkah awal, untuk Provinsi Jawa Timur, SMKN 4 Malang dan SMKN 11 Malang dipilih menjadi pilot project pertama dalam pengembangan SDM bidang ekonomi digital di Indonesia. Diharapkan, ini akan diikuti oleh daerah maupun provinsi lainnya.

"Oleh karena itu kita akan lakukan besar-besaran mulai tahun depan seluruh Indonesia, tetapi tidak sekaligus menyeluruh," katanya.

Sebagai informasi, untuk mendorong pelaksanaan vokasi di 2019, pemerintah sendiri telah meningkatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan vokasi menjadi Rp 26 triliun atau naik Rp 2,37 triliun dari tahun sebelumnya.