Genjot proyek 35.000 MW, pemerintah tunjuk Jarman jadi komisaris PLN
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Direktur Jenderal Kementerian ESDM Jarman sebagai komisaris PT PLN (Persero). Selain Jarman, PLN juga mendapatkan komisaris utama yang baru yaitu Kuntoro Mangkusobroto menggantikan Chandra M Hamzah.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdulillah mengatakan penunjukkan Jarman bukan tanpa alasan. Saat ini, PLN tengah menggarap proyek 35.000 megawatt (MW) sehingga tercipta koordinasi yang baik antara operator dan regulator.
"Lebih solid antara operator dan regulator. Karena memang secara track record dia (Jarman) dan kemampuan, dia punya. Cuma masalahnya dalam program 35.000 megawatt kita butuh mempererat," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/11).
-
Siapa yang memimpin PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, selain fokus menyediakan kelistrikan yang andal, PLN juga terus menjalankan berbagai kegiatan yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui Program TJSL PLN.
-
Siapa yang akan memimpin langkah PLN masuk bursa karbon? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif dalam bursa perdagangan karbon di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Jakarta Electric PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengapresiasi semangat juang yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Electric PLN, sehingga berhasil memberikan kemenangan pada pertandingan ketiga ini.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Siapa yang ditunjuk untuk program dekarbonisasi BUMN? Dalam hal ini IDSurvey ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk melaksanakan program dekarbonisasi dan penyelenggaraan NEK di BUMN pada tahun 2022.
Menurut Edwin, proses pemilihan jajaran komisaris PLN cukup panjang. Para komisaris tersebut harus dinilai lebih dari 110 eslon I di PLN.
Kemudian, kata dia, proses selanjutnya adalah konsultasi ke dewan komisaris aktif. Setelah itu, dilakukan penilaian lembaga manajemen eksternal. Terakhir, lanjut Edwin, fit and proper tes Deputi Kementerian BUMN.
"Kemudian dikonsultasikan dengan Ibu Menteri BUMN, dipanggil lagi. Jadi, proses yang panjang," pungkas dia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Erick Thohir angkat komisaris baru PLN, ada petinggi dan politisi pendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaRUPS mengangkat Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT PLN (Persero). Nama Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief masuk dalam daftar dewan komisaris.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir mengangkat politikus Demokrat Andi Arief sebagai komisaris PLN.
Baca SelengkapnyaArya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.
Baca SelengkapnyaAtas kepemimpinan dan navigasi Darmawan Prasodjo, PLN juga dianugerahi Best Company in National Energy Security.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN menggantikan posisi Agus Martowardojo.
Baca SelengkapnyaPenghargaan ini diraih berkat kepemimpinan Darmawan membawa PLN bertransformasi menjadi perusahaan hijau dan adaptif dalam menghadapi perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu berdasarkan 81 persen dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir menunjuk Wakil Menteri BUMN II Rosan Roeslani menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Baca SelengkapnyaMochamad Iriawan adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Baca Selengkapnya