Follow
Genjot serapan anggaran, Inpres antikriminalisasi pejabat digodok
Merdeka.com - Ketakutan pejabat akan tuduhan korupsi dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, perlu aturan yang bisa melindungi pejabat dari kriminalisasi.
Dan, saat ini pemerintah tengah menggodok Instruksi Presiden (Inpres) terkait antikriminalisasi pejabat. Aturan itu dibuat demi membuat pejabat tak takut memakai anggaran negara.
"Itu mungkin harus dicek dulu, karena kebijakannya berupa instruksi jadi mungkin masih perlu disosialisasikan ke seluruh aparat penegak hukum," kata Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat ditemui di DPR-RI, Jakarta, Senin (31/8).
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Kenapa kerugian ekonomi negara penting dihitung dalam korupsi? Komisi III sangat mengapresiasi metode penghitungan kerugian seperti yang dilakukan Kejagung. Memang harus begini sebetulnya, karena korupsi itu tindakan yang menimbulkan kerugian berantai. Nah jadi lembaga penegak hukum lainnya bisa juga menerapkan cara yang seperti ini, biar makin kapok dan takut semua pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negaranya pun juga jadi bisa lebih maksimal,' ujar Sahroni, Kamis (18/4).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
Di sisi lain, Bambang juga meminta pemerintah daerah melaporkan penggunaan dana alokasi umum dan khusus setiap bulan. Jika banyak tak terpakai, maka dana transfer ke daerah itu akan ditukar dengan Surat Berharga Negara (SBN) tiga bulan.
"Nanti akan disampaikan di UU APBN 2016, kalau serapannya tahun ini tidak bagus atau masih banyak dana idle maka ada kemungkinan pencairan dana perimbangan akan ada pembatasan atau ditukar ke dalam bentuk Surat Berharga Negara." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ini alasan mengapa Sri Mulyani menjadi pejabat yang paling ditakuti pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Capres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat.
Baca Selengkapnya