Gerai ditutup, induk usaha 7-Eleven tak mampu bayar utang ratusan miliar

Merdeka.com - Sidang perdana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Modern Internasional Tbk ditunda pekan depan dengan agenda mengumpulkan bukti-bukti.

Kuasa hukum PT Modern Internasional Tbk, Hotman Paris Hutapea mengatakan dua supplier yaitu PT Soejasch Bali dan PT Kuniamitra Duta Sentosa sebagai pemohon menggugat PT tersebut atas kepemilikan utang.

"(Utang) Tidak sampe 1 Lamborgini yah. PT Soejasch Bali Rp 1,8 miliar, pemohon ke dua PT Kuniamitra Duta Sentosa Rp 261 juta. Tapi utang keseluruhan kan gede, ya saya belum bisa ngomong sekarang, pasti udah miliaran sekarang," ujar Hotman kepada wartawan, di Pengadilan Niaga, Jakarta, Senin (28/8).

Menurutnya, induk perusahaan gerai 7-Eleven tidak dapat membayar utang piutangnya karena franchise tersebut telah diputus oleh 7-Eleven luar negeri. Sehingga, saat ini harus mencari proposal untuk membayar utang tersebut.

"Ya sekarang kan tidak ada, berarti harus dicari proposal lain untuk membayar ini, tentukan harus direstrukturisasi dulu, kalau tidak dari mana. Itu lah gunanya usulan perjanjian perdamaian," imbuhnya.

Lanjutnya, setelah diputus kontrak, masih banyak masalah hukum yang dihadapi. Karena didesak kreditur maka PT Modern Internasional Tbk akan menyelesaikan hal itu lebih dulu.

Sebenarnya, antara PT Modern Internasional Tbk dengan pemilik franchise di luar negeri akan ada sengketa juga mengenai pemutusan tersebut.

"Tapi sementara kan kita ini dulu, kalau lengkap kan valid," ucap pengacara nyentrik itu.

Dia menambahkan, ada ratusan supplier yang memohon utangnya dibayar oleh PT Modern internasional Tbk. Selain supplier, PT Modern Internasional Tbk juga memiliki utang di bank.

"Iya ratusan (supplier). Utangnya juga ratusan miliar juga," tandasnya.

Sementara itu, kuasa hukum dari supplier, Fitri Safitri mengatakan, sebenarnya jatuh tempo utang tersebut pada September 2016. Pada saat itu, PT Modern Internasional Tbk sudah mulai macet pembayaran.

"Jadi kita faktur kan. Fakturnya itu kan bisa ditagih sebulan setelah tukar faktur. Jatuh temponya September 2016. Rp 2 miliar itu total dari 2 pemohon. Yang 1, Rp 1,8 yang satu Rp 200 juta," pungkasnya.