Gerak cepat Pemerintah Jokowi rajut strategi akhiri polemik Freeport

Merdeka.com - Setelah di demo oleh puluhan karyawan PT Freeport Indonesia pada Selasa (7/3) kemarin, Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya bergerak cepat mengatur strategi untuk menyelesaikan polemik dari perusahaan asal Amerika Serikat ini.

Seperti diketahui, puluhan karyawan Freeport menuntut pemerintah dan PT Freeport Indonesia segera menemukan kesepakatan agar perusahaan kembali beroperasi. Sebab, polemik yang terjadi antara pemerintah dan Freeport ini telah merugikan rakyat Papua, khususnya karyawan Freeport.

Salah satu karyawan PT Freeport Natalia mengatakan jika PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi maka karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah juga diminta tak memutuskan regulasi secara sepihak.

Semenjak perusahaan berhenti beroperasi karena tak juga mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), puluhan karyawan PT Freeport Indonesia telah 'dirumahkan'.

Untuk itu, pada Rabu (8/3) Jonan mengumpulkan para mantan Menteri ESDM, yakni Soebroto (1978-1988), Kuntoro Mangkusubroto (1998-1999), Purnomo Yusgiantoro (2000-2009), Darwin Zahedy saleh (2009-2011), dan Chairul Tanjung.

Chairul yang pernah menjabat sebagai Plt Menteri ESDM pada September-Oktober 2014 mengatakan, pertemuan ini guna membahas berbagai masalah, salah satunya mengenai PT Freeport Indonesia.

"Adalah namanya kita sebagai mantan, saya kan orang yang pernah menyelesaikan masalah Freeport, masalah Newmont ya tentu kota sharing terhadap pengalaman yang pernah ada," katanya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta.