Follow
Gerakan Wakaf Uang Dinilai akan Turunkan Konsumsi Masyarakat
Merdeka.com - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai gerakan wakaf uang yang dicanangkan oleh Pemerintah tidak akan menggerakan roda ekonomi. Terlebih gerakan itu justru sebaliknya akan membuat ekonomi domestik semakin negatif.
"Justru saya melihat uang uang ini akan membuat ekonomi lebih negatif," kata dia dalam diskusi secara virtual, ditulis Kamis (4/2).
Dia memandang, dengan adanya gerakan wakaf uang maka konsumsi masyarakat akan menurun. Kondisi ini berbanding lurus dengan upaya pemerintah yang ingin mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sebagai penggerak ekonomi.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Kenapa keuangan seseorang bisa memburuk? Kebiasaan yang tidak baik ini tidak hanya menghambat kesuksesan finansial, tetapi juga dapat memperburuk keadaan keuangan individu.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
"Ini akan terjadi crowding-out dalam arti semua dana kebanyakan pindah ke pemerintah sehingga untuk swasta yaitu berkurang sehingga memicu suku bunga naik dan akan membuat ekonomi bertambah parah," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini potensi wakaf sangat besar di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun dan wakaf tunai mencapai Rp188 triliun.
"Potensi wakaf sangat-sangat besar di negara kita, potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2000 triliun dan potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp188 triliun," kata Jokowi saat meresmikan peluncuran gerakan nasional wakaf uang dan peresmian brand ekonomi syariah tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/1).
Sebab itu, dia berharap perlu adanya perluasan pemanfaatan wakaf. Dia menilai wakaf bukan hanya untuk tujuan ibadah saat ini, melainkan dikembangkan jadi tujuan sosial.
"Tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah tetapi juga dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memiliki dampak signifikan bagi dampak kekurangan kemiskinan, dan ketimpangan sosial dalam masyarakat," harap Jokowi.
Jokowi menuturkan peluncuran gerakan wakaf uang sangat penting. Bukan hanya meningkatkan kepedulian dan literasi, melainkan sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial di Tanah Air.
"Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar sudah saatnya kita memberikan contoh, praktik pengelolaan wakaf yang transparan, yang profesional yang kredibel yang bisa dipercaya dan memiliki dampak ekonomi umat islam," imbuhnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.
Baca Selengkapnya
Kebijakan PPN 12 persen mengancam masyarakat kelas menengah.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.
Baca Selengkapnya
Tren tabungan masyarakat tidak akan langsung turun pasca penerapan tarif PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca Selengkapnya
Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, yang lebih parah lagi, pabrik-pabrik bisa gulung tikar karena tak mampu dengan kenaikan PPN tersebut
Baca Selengkapnya
Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya pelarangan menjual rokok secara eceran maka pengeluaran masyarakat akan semakin besar untuk membeli rokok.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.
Baca Selengkapnya