Gertakan 'anak singkong' bikin proyek PLTU Batang berlanjut

Merdeka.com - Agustus lalu, pemerintah memutuskan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, tetap berlanjut. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditunjuk untuk menuntaskan pembebasan lahan tersisa.

Sebelum ini, pemerintah sempat mengancam bakal memindahkan proyek PLTU ke tempat lain jika pembangunan yang di Batang terus terhambat pembebasan lahan.

"Jadi, mereka (masyarakat Batang) sepakat tetap dilanjutkan dengan PLN di depan dalam membebaskan lahan sekitar 20 hektar lagi," kata Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto, Jakarta, kemarin.

Dia membenarkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan lahan alternatif di Kendal, Jawa Tengah, untuk pembangunan PLTU. Namun, itu dipersiapkan hanya untuk gertakan saja bagi warga Batang yang masih menolak pembangunan PLTU.

"Kalau kata Pak CT (Chairul Tanjung, mantan Menko Perekonomian) 'gertakan anak singkong'. Tapi memang benar ada lahan di kawasan industri Kendal yang siap. Sebagian bahkan sudah mau kalau lahannya dibeli PLN untuk listrik sekitar 200 hektar, harganya memang lebih murah," katanya.

Namun, dia melanjutkan, pembangunan PLTU-nya masih membutuhkan analis dampak lingkungan (Amdal). Meskipun proses penyusunan Amdal bisa lebih cepat ketimbang PLTU Batang.

"Kemudian lahan dari kawasan industri ini ke jaringan belum dibebaskan, jalan akses segala macam. Kalau dihitung-hitung waktunya sama kali (dengan pembangunan PLTU Batang)," kata Luky. "Tapi kemudian itu sebetulnya hanya untuk menggertak warga batang kalau masih macam-macam, pindah. tapi ternyata mereka usul tetap di sana."

Saat ini, PLN dan Bimasena Power Indonesia (BPI) sepakat memperpanjang perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) untuk setahun ke depan. BPI adalah konsorsium investor PLTU Batang terdiri dari PT Adaro Power (anak usaha PT Adaro Energy Tbk.), J-Power, dan Itochu (Jepang). (mdk/yud)