Getol bentuk holding, Jokowi tak mau pembangunan bergantung APBN

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan tujuan dari pembentukan holding ialah memperkuat kapasitas pembangunan negara melalui perusahaan pelat merah. Nantinya, pemerintah menginginkan pembangunan tidak lagi bergantung pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi kita bisa mendorong BUMN melakukan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia tanpa mengganggu APBN. Penekanan yang pertama itu," ujarnya saat ditemui seusai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi membahas pembentukan holding di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8).

Menurutnya, holding akan memperkuat kapasitas BUMN untuk mencari pendanaan pembangunan. "Untuk itu harus juga punya kapasitas yang kuat untuk dapat mencari dana," ucapnya.

Sejauh ini, pemerintah baru merencanakan pembentukan enam holding. Nantinya, pemerintah tetap menjadi pemilik holding dengan memiliki 100 persen sahamnya. Sementara, untuk anak usaha, Presiden Jokowi memerintahkan pemerintah tetap sebagai pemegang saham mayoritas.

"Dan yang ditekankan pula bahwa perusahaan yang menjadi anak dari holding company ini kepemilikannya tidak boleh kurang dari 51 persen sehingga kontrol negara tetap terjadi. Selain 51 persen dan juga tetap ada saham seri A sehingga kontrol negara tetap terjadi," jelasnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada dirinya dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan. Ini dimaksudkan agar rencana ini tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

"Kedua, akan dilakukan duduk bersama antara pemerintah, BPK, dan DPR supaya ini persoalan betul-betul bisa terselesaikan. Untuk itu, maka mengacu pada UUD 1945 pasal 33 yang berkaitan dengan pembentukan BUMN ini menjadi acuan dasar dalam pembentukan holding tadi."