Follow
Gita Wirjawan harus jelaskan soal impor beras diam-diam
Merdeka.com - Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil dan meminta pertanggungjawaban Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terkait impor beras yang dilakukan pemerintah secara diam-diam.
"Jadi DPR harus panggil Mendag (Gita Wirjawan), mengapa ini sampai terjadi. Kenapa Mendag bilang ilegal dan Bea Cukai bilang itu legal," ucap Henry ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (28/1).
Walau demikian, Henry menduga impor beras Vietnam yang masuk ke pasar saat ini adalah sisa impor tahun sebelumnya yang belum selesai. Ini bisa terjadi karena karut-marutnya politik beras di Indonesia.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Bagaimana BULOG mendapatkan beras impor? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Bagaimana Kementan dorong produksi beras? Untuk mendukung target tersebut, Arief meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal PSP dan BPPSDMP untuk saling bersinergi dengan unit eselon I lainya dalam menyediakan benih unggul, ketersediaan pupuk hingga kesiapan penyuluh.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang dibahas Mentan Amran dengan Menteri Pertanian Vietnam? Dalam hal ini, Mentan ingin Vietnam memberi dukungan penuh terhadap upaya Indonesia dalam mengembangkan lahan rawa sebagai lahan produktif bagi kepentingan masa depan negara. 'Kami sampaikan bahwa kami sedang mengembangkan pertanian padi di lahan rawa terutama di bidang agronomi khususnya varietas bibit padi untuk lahan rawa yang memiliki produktivitas tinggi,' ujar Mentan, Minggu, 19 Mei 2024.
-
Dari mana komoditas pertanian diekspor? Jelang dua hari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78, Wakil Presiden (Wapres) Ma’aruf Amin, melepas ekspor sejumlah komoditas pertanian senilai 2,294 Triliun dari Pelabuhan Tanjung Priok ke 37 Negara.
"Kita menduga saja. Saya menduga ini politik beras masih karut marut saja. Bisa saja stok impor beras tahun lalu. Belum tuntas diimpor lalu diimpor sekarang. Kan pernyataan pemerintah surplus beras tidak perlu impor beras," tegasnya.
Namun, jika memang beras tersebut adalah sisa impor tahun lalu seharusnya Kementerian Perdagangan tidak menyebut impor tersebut adalah ilegal.
"Kemendag tidak mau umumkan kalau itu beras legal. Makanya perlu di cek dulu," tutupnya singkat.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.
Baca Selengkapnya
"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca Selengkapnya
Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik pemerintah, terkait kebijakan impor produk pertanian.
Baca Selengkapnya
Bapanas memastikan sudah bekerja sesuai dengan aturan yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi.
Baca Selengkapnya
Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca Selengkapnya
Jangan hanya minta maaf lalu selesai. Kasus Ini harus ditindaklanjuti secara hukum.
Baca Selengkapnya
Duduk perkara Bulog dan Bapanas dilaporkan ke KPK atas dugaan penggelembungan harga beras impor.
Baca Selengkapnya
Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya
KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya
Menurut hitungannya, angka dugaan rasuah tersebut mencapai lebih dari Rp2,7 triliun.
Baca Selengkapnya