Gubernur Hingga Walikota di Daerah Inflasi Tinggi Dilarang ke Luar Negeri
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang Pemimpin daerah seperti Gubernur, Bupati, hingga Walikota untuk ke luar negeri, terutama dari daerah yang inflasinya masih tinggi. Langkah ini untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya agar pemimpin daerah fokus menjaga inflasi pangan di daerahnya masing-masing menjelang Ramadan.
"Kita kerja sama dengan Gubernur, Bupati, Walikota bahkan dipimpin Mendagri yang inflasi tinggi, bupati (dan lainnya) tidak boleh keluar negeri, bahkan anggarannya tidak boleh lebih," kata Mendag kepada awak media usai membuka rapat kerja Kemendag, di Lampung, Rabu (1/3).
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Siapa yang minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan.
-
Apa yang ditekankan Mendagri terkait inflasi? 'Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,' ungkap Mendagri.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah pusat untuk konsisten menjaga inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) dalam kisaran sasaran 3,0 persen plus minus 1 persen pada 2023. Oleh karena itu, Pemerintah sangat ketat dalam memantau perkembangan inflasi di setiap daerah.
"Memang ini ketat kita dipimpin Menko langsung, inflasi juga mendagri tiap minggu, juga ada dana 2 persen anggaran di daerah cadangan daerah untuk rencana tidak terduga. Ada 2 persen, jadi kalau harga naiknya terlalu mahal sekali lebih 5 persen pemerintah daerah boleh subsidi ongkosnya," ujar Mendag.
Misal, ongkos kirim bawang dari Padang datang ke Lampung ongkosnya bisa dibayar Pemerintah daerah, atau telur dari Jawa datang ke Lampung ongkosnya juga bisa diganti Pemda, sehingga ongkosnya bisa turun lagi. Namun, intinya Mendag berharap kebutuhan pokok menjelang lebaran bisa mencukupi.
"Tapi yang paling penting lebaran stoknya cukup. saya lagi gencar untuk daging gula, bawang putih, minyak goreng dan terigu karena nanti orang beli kue. Kita kerja keras ini tinggal 18 hari lagi puasa. jadi mulai masuk yang penting tersedia," katanya.
Dia menjelaskan, komoditas cabai menjadi komoditas yang menjadi perhatian. Sebab, pasokan cabai bagi masyarakat terancam akibat tingginya curah hujan beberapa waktu ini.
"Saya kira secara umum, hanya saja paling cabe, karena cabe kalau musim hujan panennya susah padahal butuhnya banyak. Semua pakai cabe. kalau lain-lain saya kira ketersediaanya saya jamin," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaPengendalian inflasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca SelengkapnyaTito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaTinggiya harga tersebut berdampak pada tekanan inflasi yang tinggi.
Baca SelengkapnyaKemenhub telah mensosialisasikan aturan harga batas atas ke seluruh operator jasa angkutan umum.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengingatkan, tingkat kenaikan harga atau inflasi menjelang hari besar keagamaan Ramadan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengatakan, kondisi beras yang mahal dan langka
Baca SelengkapnyaMendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.
Baca SelengkapnyaHarga tiket tersebut juga bukan penerbangan langsung, melainkan transit di Surabaya dan kemudian ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, baru penerbangan ke Sumbar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli pun ungkap bahwa ada beberapa komoditas yang memiliki stok yang stabil dan bahkan harganya cenderung turun.
Baca SelengkapnyaBanyak pedagang mengeluh kepada Mendag Zulkifli Hasan mengenai tingginya harga cabai.
Baca Selengkapnya