Gubernur Kalbar: Masyarakat desa mudah tertipu bisnis cepat kaya
Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis menyebut masyarakat di pedesaan rentan menjadi korban penipuan bisnis atau usaha abal-abal. Hal ini dikarenakan minimnya informasi mengenai industri keuangan.
Menurutnya, majunya teknologi memungkinkan masyarakat untuk meraih informasi sebanyak-banyaknya. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang diberikan pemerintah, sehingga banyak yang menjadi korban penipuan.
"Masih banyak masyarakat yang mudah tertipu. Ini karena mereka mudah terpengaruhi dengan janji cepat kaya namun dengan cara mudah," kata Cornelis di Pontianak, Senin (26/9).
-
Siapa yang bertanggung jawab edukasi investor? Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, mengatakan tingginya jumlah investor milenial ini terfasilitasi dengan perkembangan teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat.
-
Bagaimana cara menghindari investasi ilegal berkedok koperasi? Berikut tips menghindari investasi ilegal berkedok koperasi: 1. Cek legalitas koperasi seperti surat izin usaha, akta pendirian dan legalitas dari lembaga pengawas koperasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Koperasi dan UMKM. 2. Keuntungan atau imbal hasil investasi harus rasional, tidak mungkin keuntungan tinggi tanpa risiko didapat dalam waktu yang singkat. 3. Waspada dengan modus member get member 4. Pelajari aktivitas koperasi, ingat hanya koperasi yang diawasi oleh OJK yang dapat melakukan kegiatan simpan pinjam bagi nasabah non anggota koperasi.
-
Siapa yang menjadi target investasi ilegal berkedok koperasi? Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada akan tawaran investasi bodong yang bisa merugikan diri sendiri.
-
Apa yang ditawarkan oleh investasi ilegal berkedok koperasi? Melansir dari @sikapiuangmu, modus yang sering ditawarkan oleh investasi ilegal berkedok koperasi adalah mereka akan menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat tanpa risiko.
-
Bagaimana OJK melibatkan masyarakat dalam edukasi keuangan? Kegiatan The Jewel of Central Java merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi bersama untuk terus memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat Jawa Tengah serta dikemas dalam bentuk edukasi keuangan melalui kesenian daerah agar lebih menarik minat dan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
-
Kenapa investasi ilegal berkedok koperasi berbahaya? Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada akan tawaran investasi bodong yang bisa merugikan diri sendiri.
Dengan demikian, dia beharap hadirnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Satuan Tugas Waspada Investasi mampu mengajarkan penduduk di pedesaan tentang industri keuangan. Sehingga, mereka bisa membedakan mana pasar investasi yang benar dan abal-abal.
"Sehingga investasi di pasar modal bisa terjamin. Kadang mereka sudah rela ambil utang tapi uangnya tidak kembali, karena (berinvestasi) tidak pada yang resmi," imbuhnya.
Selain itu, dia juga berharap agar TPAKD bisa memeriksa bank mana saja di Kalimantan Barat yang tidak menjalani aturan yang ada. Sebab, masih banyak oknum yang melakukan kecurangan dengan mengambil uang nasabah.
"Bagaimana kita melindungi masyarakat untuk berinvestasi di bidang keuangan. Juga kontrol terhadap bank, di Kalbar ini banknya sehat atau tidak. Banyak orang yang ngambil uang yang bukan miliknya, pake cap abal-abal. Jadi pengawasannya harus ditingkatkan," jelas Cornelis.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca SelengkapnyaNawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca SelengkapnyaKarena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaModus operandi penipuan terkait keuangan ilegal juga semakin lama semakin canggih meskipun sektor jasa keuangan (SJK) terus melakukan inovasi.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKegiatan edukasi ini merupakan penerapan misi perusahaan untuk fokus terhadap pengembangan pasar ritel.
Baca SelengkapnyaSelain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan UMKM dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.
Baca SelengkapnyaPeningkatan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaPenipuan di sektor jasa keuangan, khususnya yang terkait dengan keuangan digital, semakin sering terjadi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaDengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Baca SelengkapnyaDampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Baca Selengkapnya