Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gubernur NTB minta Newmont hibahkan 7 persen saham divestasi

Gubernur NTB minta Newmont hibahkan 7 persen saham divestasi Newmont. ©2014 merdeka.com/idris rusadi putra

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap mendapat tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara secara gratis. Itu untuk menunjukkan tanda terima kasih perusahaan afiliasi Newmont Mining Corporation (AS) lantaran telah mengeruk keuntungan dari tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat.

"Kami harapkan supaya bisa dihibahkan," kata Gubernur NTB Zainul Majdi di Mataram, seperti dikutip Antara, Rabu (14/10).

Dia mengakui daerahnya ingin mendapatkan manfaat maksimal dari keberadaan perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut.

"Kami juga inginkan kalau memang ada divestasi segera diproses oleh pemerintah pusat dan kalau memang badan usaha milik negara (BUMN) tidak mungkin membeli, kami harapkan diserahkan ke daerah."

Sekedar informasi, sesuai kontrak karya, pihak asing yang memiliki saham Newmont sebesar 80 persen diwajibkan mendivestasikan 51 persen saham diantaranya. Sebanyak 20 persen sudah dikuasai nasional melalui Pukuafu.

Dengan demikian tersisa 31 persen saham yang mesti didivestasikan secara bertahap. Berdasarkan kontrak karya, Divestasi pertama sebesar 3 persen pada Maret 2006, 7 persen (Maret 2007), 7 persen (Maret 2008), 7 persen (Maret 2009) dan 7 persen (Maret 2010).

Saat ini, Pemprov NTB bersama Pemkab Sumbawa Barat melalui perusahaan patungan, PT Daerah Maju Bersaing (DMB), telah memiliki 24 persen saham divestasi Newmont. Untuk itu, PT DMB menggandeng Multicapital, anak usaha PT Bumi Resources sebagai pemodal, membentuk PT Multi Daerah Bersaing.

Nah, untuk mengambil 7 persen saham divestasi yang tersisa, Pemda ingin melakukannya sendirian. Pemda telah menunjuk PT Titan Metals sebagai pemodal.

Namun, Newmont sudah sepakat menjual tujuh persen saham divestasi kepada pemerintah pusat dengan harga USD 246,8 juta pada Mei 2011. Sayang, transaksi tak kunjung terealisasi lantaran Mahkamah Konstitusi menitahkan Kementerian Keuangan meminta izin DPR untuk membeli saham tersebut. (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan

Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.

Baca Selengkapnya
Bertolak ke NTB, Jokowi akan Resmikan Smelter Amman Mineral di Sumbawa Barat
Bertolak ke NTB, Jokowi akan Resmikan Smelter Amman Mineral di Sumbawa Barat

Jokowi bertolak menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PBNU Sat Set Ajukan Izin Kelola Tambang
VIDEO: PBNU Sat Set Ajukan Izin Kelola Tambang "Wong Butuh, Gimana Lagi"

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons soal perizinan kelola tambang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Kaget Lihat Uang Bangun Pabrik Smelter Tembaga
VIDEO: Presiden Jokowi Kaget Lihat Uang Bangun Pabrik Smelter Tembaga "Sangat Besar Sekali"

Jokowi meyakini keberadaan smelter tersebut dapat memberikan nilai tambah yang besar untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir
Divestasi Saham 10 Persen Freeport Tak kunjung Terlaksana, Begini Penjelasan Erick Thohir

Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.

Baca Selengkapnya
Cari Investor, PBNU Sebut Butuh Dana Besar untuk Setor Uang ke Pemerintah Sebelum Reklamasi Tambang
Cari Investor, PBNU Sebut Butuh Dana Besar untuk Setor Uang ke Pemerintah Sebelum Reklamasi Tambang

KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, pihaknya harus mencari investor untuk membantu pendanaan reklamasi tambang.

Baca Selengkapnya
Vale Base Metals Berkomitmen Penuh untuk Indonesia
Vale Base Metals Berkomitmen Penuh untuk Indonesia

VBM tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan MIND ID dan Sumitomo Metal Mining Company.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana
Fahri Hamzah Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Fahri Hamzah juga salah satu tokoh yang sangat mendorong program hilirisasi saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua

Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.

Baca Selengkapnya
Dana Bagi Hasil Pertambangan Berlaku, PAD Kutai Timur Melonjak Drastis
Dana Bagi Hasil Pertambangan Berlaku, PAD Kutai Timur Melonjak Drastis

Penyumbang terbesar PAD pada tahun ini berasal dari profit sharing (dana bagi hasil).

Baca Selengkapnya
Berkontribusi Jaga Lingkungan, PT HSM Sumbang Truk Sampah
Berkontribusi Jaga Lingkungan, PT HSM Sumbang Truk Sampah

Truk sampah dari HSM sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Halmahera Tengah.

Baca Selengkapnya