Gubernur Riau minta regulasi lahan gambut tak ganggu industri kertas

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Industri kertas asal Riau mampu menembus pasar global sehingga dinilai menjadi kebanggaan nasional. Untuk itu, Pemerintahan Provinsi Riau bertekad, industri tersebut akan tetap dijaga dan dijamin kelangsungan usahanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau ekspor kayu dan bubur kayu dari Riau sepanjang Januari-April 2017 mencapai US$385,92 juta. Kontribusi ekspor kayu dan bubur kayu cukup signifikan terhadap total ekspor nonmigas di Riau.

Gubernur Riau Arsyajduliandi Rachman mengatakan, polemik mengenai Peraturan Pemerintah tentang gambut seharusnya tidak memengaruhi industri kertas, pulp dan hutan tanaman industri di Riau.

Orang lain juga bertanya?

“Tidak ada masalah, kementerian terkait sudah memikirkan hal itu. Kami menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Yang jelas industri kertas Riau ini kebanggaan daerah dan nasional,” ujar Andi, sapaan akrabnya Selasa (20/6) di Pekanbaru.

Menurut Andi, hingga saat ini industri pulp dan kertas di Riau mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sebab sektor tersebut menyumbang devisa melalui ekspor ke berbagai negara.

"Arab Saudi juga bangga bahwa kebutuhan umat Islam di dunia yaitu kertas Alquran menggunakan bahan baku dari Riau," kata Andi.

Saat kunjungan ke Kabupaten Pelalawan pada Minggu (18/6) lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pasokan bahan baku bagi industri kertas di Riau harus dijamin pasokannya.

Itu dilakukan untuk memberikan kepastian usaha bagi sektor terkait. Enggar menyebutkan, kehadiran PP No 57/2016 tentang Perlindungan Gambut, dikhawatirkan akan berdampak pada sektor hutan tanaman industri (HTI) di Riau serta industri pulp dan paper.

"Semua komoditi yang produksi di sini, pasti diproduksi. Dan kami akan jaga ketersediaan bahan baku itu, pemerintah pasti akan jaga ketersediaan bahan baku," kata Enggar.

Menurut Enggar, kebijakan PP tentang perlindungan gambut diharapkan tidak mengganggu bisnis yang sudah ada. Karena jika itu terjadi, dikhawatirkan akan berdampak pada neraca perdagangan dan mengganggu kinerja ekspor industri di tanah air.

"Kalau sampai perusahaan besar seperti ini kesulitan bahan baku, saya juga yang pusing karena ekspor kita terganggu," kata Enggar.

(mdk/idr)