Gugatan KPPU soal kartel gas bisa dimentahkan, ini sebabnya

Merdeka.com - Ekonom, Dradjad H Wibowo angkat bicara terkait kasus gugatan praktik monopoli yang dituduhkan KPPU terhadap BUMN Perusahaan Gas Negara (PGN). Menurutnya, jika KPPU tidak berhati- hati dalam melayangkan tuduhan, hal itu bisa mudah dimentahkan di pengadilan.

Penyebabnya, dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimanfaatkan seluruh masyarakat, BUMN sebenarnya tidak boleh dikenakan gugatan monopoli.

"KPPU harus berhati-hati karena dengan tuduhan kepada BUMN tersebut, bisa ditolak atau dimentahkan oleh pengadilan," kata Dradjad di Jakarta, Kamis (3/8). Terlebih lagi, PGN memang memiliki posisi lebih kuat dalam pasar gas.

Dalam pandangan Dradjad, PGN memang memiliki posisi lebih kuat dalam pasar gas. Sebab, sejak zaman orde baru sudah diperintah negara membangun infrastruktur penyaluran gas. Di seluruh dunia, produsen gas yang memiliki infrastruktur penyaluran gas akan punya posisi kuat.

"Gazprom (Perusahaan Gas Rusia) contohnya. Dengan posisi yang lebih kuat terus dia memiliki posisi tawar yang lebih kuat juga dalam penentuan harga. Meski demikian harga tersebut biasanya tetap mengikuti harga pasar, dan peraturan pemerintah di negara di mana dia beroperasi," imbuhnya.

Seperti diketahui, PGN tengah menghadapi dugaan kasus monopoli gas industri di Sumatra Utara yang dituding KPPU.

Persidangan dengan nomor perkara 09/KPPU-L/2016 itu dijelaskan KPPU bermula dari laporan masyarakat atas dugaan penetapan harga sepihak PGN di wilayah Sumatra Utara. Komisi memulai investigasi praktik monopoli pada kurun 2014—2015. Dalam penelusurannya, PGN diduga melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Padahal pemerintah sendiri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Energi dan Nomor 434 K/12/MEM/2017. Keputusan ini memuat tentang penurunan harga gas bumi untuk industri di Medan dan berlaku surut sejak 1 Februari 2017.

Saat ini, harga gas untuk industri di Medan, Sumatera Utara turun dari USD 12,22 per MMBTU menjadi USD 9,50 per MMBTU. Ketentuan tersebut berlaku surut 1 Februari 2017

Anggota Komisi VI Bambang Haryo mengatakan, KPPU salah kaprah dan tidak mengerti akan Undang-undang tentang BUMN karena meunding adanya monopoli harga.

"Mereka itu enggak mengerti UU. Tuduhan yang dilayangkan, tidak tepat. Maka kami tegaskan KPPU harus melihat UU, jangan nabrak UU. Karena itu adalah paket induk dari yang menjadi pedoman," kata Bambang.

KPPU sendiri tidak serta merta selalu benar dalam gugatannya. Sebut saja tuduhan kartel yang dilayangkan terhadap perusahaan minyak goreng, perusahaan penerbangan, sampai tuduhan kartel harga obat-obatan kepada perusahaan obat. Ketiga tuduhan besar yang dilayangkan KPPU itu gugatannya dinyatakan kalah.