Habiskan dana triliunan rupiah, program pengentasan kemiskinan berjalan lambat
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penurunan angka kemiskinan di Indonesia berjalan sangat lambat. Padahal, sudah banyak program pemerintah yang ditujukan untuk rumah tangga miskin tersebut.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M Sairi Hasbullah membenarkan bahwa angka kemiskinan memang mengalami penurunan, namun pergerakannya dari tahun ke tahun sangat lambat.
Per Maret 2017, BPS mencatat kemiskinan Indonesia adalah 10,64 persen atau sekitar 27,7 juta jiwa. "Jika dilihat dari data BPS 2010 ke 2017 memang relatif lambat ya, padahal sudah puluhan triliun dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan," kata Sairi dalam sebuah acara workshop statistik di Hotel Lorin Sentul, Bogor.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Kapan Banyuwangi meraih prestasi dalam penanganan kemiskinan? Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir. Dari 3,73 persen (2020), menjadi 0,99 persen (2022), dan kini tersisa 0,43 persen (2023).
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Kapan kemiskinan di Kaltim mulai turun? Dalam tiga tahun, angka kemiskinan di provinsi paling timur Kalimantan ini, cenderung mengalami penurunan.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
Sairi menilai, hal tersebut terjadi karena program pengentasan kemiskinan tersebut tidak sesuai karakteristik. "Beragam cara memerangi angka kemiskinan, tapi gak kena ke karakteristiknya," ujarnya.
Sairi menjelaskan, untuk mengukur karakteristik kemiskinan adalah dengan batas Garis Kemiskinan (GK) 2100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari ditambah pengeluaran paling dasar non-makanan. "Selama September 2016-Maret 2017, garis kemiskinan naik sebesar 3,45 persen yaitu dari Rp 361.990 per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp 374.478 pada Maret 2017," ungkapnya.
Sairi menerangkan, mereka yang berada di bawah GK memang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup paling dasar, hidupnya serba kekurangan, serba tidak berdaya, serba terpinggirkan dan bahkan kehilangan orientasi arah.
"Mereka adalah buruh tani, petani gurem, buruh industri rumah tangga, buruh bangunan, pedagang asongan dan tinggal di daerah kumuh, menempati lokasi ilegal dengan pendidikan SD ke bawah."
Dengan melakukan pendekatan moneter, pengeluaran rumah tangga tergolong miskin adalah Rp 12.400 per orang dalam rumah tangga tersebut. Dengan asumsi satu rumah tangga terdiri dari 4 sampai 6 orang, maka penghasilan rumah tangga miskin adalah sekitar Rp 1.700.000 per bulan.
"Jadi garis kemiskinan kita itu Rp 1,7 kuta per rumah tangga per bulan, kalau dilihat per orangnya Rp 374.000 per bulan."
Berdasarkan data BPS, kemiskinan pada Tahun 2010 tercatat 13,33 persen atau 31.02 juta jiwa, kemudian pada September 2011 tercatat 12,36 persen atau 30,01 juta jiwa. Sementara itu, pada September 2013 tercatat 11,46 persen atau 28,6 juta jiwa. Pada September 2014, 10,96 persen atau 27,73 juta jiwa. 61,6 persen penduduk miskin berada di pedesaan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaPertemuan digelar di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaPemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca SelengkapnyaSaid juga sudah punya peta persoalan di Jatim untuk kemudian dikolaborasikan dengan Risma.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menyayangkan bahwa ada program stunting di daerah dengan anggaran Rp10 miliar, tetapi sampai ke rakyat cuma Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya