Hadapi Corona, Kementan Beri Bantuan Modal ke Petani Selama 3 Bulan

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia di masa pandemi Covid-19. Seperti menggulirkan insentif berupa stimulus modal kerja dan subsidi bunga kredit terhadap keluarga petani dan nelayan yang tengah dihadapkan pada kondisi sulit akibat pandemi.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, insentif paket stimulus modal kerja dan subsidi bunga kredit menelan anggaran sebesar Rp34 triliun. Dengan bantuan ini diharapkan keluarga petani miskin tetap bersemangat, kendati pandemi masih berlangsung.

"Petani itu pejuang terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden, keberlanjutan pertanian Indonesia harus kita jaga. Ada kurang lebih 2,76 juta petani yang masuk kategori miskin," kata Mentan melalui keterangan tertulis, Jumat (29/5).

Menurutnya, relaksasi diberikan kepada penerima pembiayaan yang didapat melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, hingga pembiayaan dan bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Adapun bantuan bagi 2,76 juta petani miskin berupa dana tunai sebesar Rp300.000 per orang selama selama 3 bulan untuk pembelian Saprotan (Benih, Pupuk, Pestisida, dll). Selain itu, menurutnya petani miskin juga akan mendapatkan biaya operasional sebesar Rp300.000.

Refocusing Anggaran

Selain itu, Kementan juga telah melakukan refocusing anggaran untuk penguatan produksi pertanian, baik untuk penyiapan benih atau bibit hingga alsintan. Bahkan untuk penguatan permodalan, pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan alokasi dana Rp50 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

"Sampai pertengahan Mei ini, serapan KUR yang sudah disalurkan Kementan mencapai Rp17 triliun. Ini sangat menggembirakan karena insentif yang kita siapkan direspon positif petani," tegas dia.

Oleh karenanya, langkah kebijakan pangan tetap diharapkan dapat terjaga. Antara lain percepatan tanam padi atau masa tanam (MT) II, perbaikan sistem logistik pangan nasional dengan penyiapan buffer stock, pendirian lumbung pangan di provinsi dan kabupaten/kota, serta Komando Strategis Penggilingan Padi (Kostraling) di seluruh kecamatan.

"Jadi pemerintah tidak benar diskriminatif dalam membuat kebijakan buat petani. Secara simultan insentif pemerintah bermuara bagi rakyat, dan petani secara khusus. Kita harus bersama menjaga pangan Indonesia," tutup Mentan.