Hadapi liberalisasi ASEAN, Jokowi wajib bagi lahan ke petani

Merdeka.com - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku efektif akhir 2015. Petani maupun pegiat lembaga swadaya meyakini Indonesia akan langsung terpukul dari sisi perdagangan komoditas pangan. Daripada panik melihat angka impor pangan melonjak, Presiden Terpilih Joko Widodo diharapkan fokus membenahi persoalan struktural, khususnya ketimpangan agraria.

Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menjelaskan petani sudah percaya impor komoditas seperti padi atau kedelai, akan meningkat di awal-awal pelaksanaan MEA. Oleh sebab itu, fokus yang perlu digenjot menghentikan peralihan lahan produktif dan membaginya kepada masyarakat.

"Di tengah tantangan MEA, mungkin tahap awal impor tinggi. Kalau kami melihat penambahan lahan yang krusial, apalagi Jokowi sudah menyampaikan di visi-misinya bahwa 9 juta hektar tanah akan didistribusikan pada petani," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (19/9).

Dari kajian Serikat Petani Indonesia, produktivitas pangan di dalam negeri kalah dari negara seperti Vietnam dan Thailand akibat ketiadaan lahan. Rasio jumlah penduduk dengan sawah atau kebun di Tanah Air tidak seimbang, bahkan tidak sampai 10 persen. Ini pula awal mula Indonesia terpaksa impor beras.

"Kita sawah cuma 8 juta hektar dengan penduduk 240 juta jiwa. Sedangkan Thailand penduduk mungkin 50 juta jiwa, lahan yang tersedia 4-5 juta hektar. Maka kami percaya kalau pemerintahan baru bahkan bisa nambah 1-2 juta hektar, surplus produksi bisa," kata Henry.

Petani mengingatkan, Jokowi tidak kekurangan dasar hukum buat membagikan lahan produktif ke masyarakat. Sudah ada UU nomor 41/2009, yang memastikan tidak boleh lahan pertanian beralih jadi lahan non-pangan.

Demikian juga UU 19/2013 tentang perlindungan petani, dan masih ada UU 5/1960 yang sudah mengamanatkan reforma agraria, dan itu diperkuat TAP MPR no IX/2001.

Pandangan senada disampaikan Riza Damanik, Direktur Eksekutif Lembaga swadaya Indonesia for Global Justice. Sejak 2003-2013, penguasaan lahan oleh korporasi tumbuhnya 24,57 persen. Itu setara 30.000 hektar lahan. Sedangkan pertumbuhan pemilikan tanah petani rakyat tidak sampai lima persen.

Aktivis anti liberalisasi ini mengaku mendukung kalau Jokowi benar membentuk Kementerian Agraria. Instansi itu kabarnya fokus menjalankan redistribusi lahan, termasuk tugas mencetak lahan baru di Jawa maupun luar Jawa.

"Kita berharap kalau wacana kementerian ini terwujud, maka bisa mempercepat akselerasi lahan. Kita berharap tidak ada lagi hambatan-hambatan mendistribusikan lahan dalam mengelola sumber daya pangan nasional," kata Riza. (mdk/arr)