Follow
Hadapi MEA, pemerintah bakal bikin tenaga kerja RI kompetitif
Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transformasi Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan mendorong revitalisasi balai-balai pelatihan agar menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) profesional. Hal ini agar tenaga kerja di Indonesia mampu bersaing di era perdagangan bebas, khususnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Dalam menghadapi era yang semakin kompetitif dibutuhkan percepatan, pertama percepatan dari mulai kompetensinya dan dari sertifikasinya agar tenaga kerja kita memiliki daya saing. Ini yang tadi saya koordinasikan dengan Menko Perekonomian," ujar Hanif di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/4).
Sebanyak 279 BLK di Indonesia akan dipenuhi standar pelatihan kerjanya, mulai dari sarana prasarana, infrastruktur, hingga pembiayaan dan macam sebagainya. Sehingga, butuh ada akreditasi terhadap balai pelatihan kerja untuk menjadi BLK profesional.
-
Bagaimana Kemnaker mengembangkan SDM yang kompeten dan berdaya saing global? “Kami mengucapkan banyak terima kasih atas upaya doa dan ikhtiar seluruh pihak yang terus mendukung kami dalam pengembangan SDM yang kompeten dan berdaya saing global,“ ujarnya.
-
Kenapa Kemnaker dorong peningkatan kompetensi SDM? Untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Pemerintah menebitkan Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
-
Gimana Kemnaker kembangkan SDM Ketenagakerjaan? Dalam kegiatan ini akan dibahas mengenai peluang kerja sama antara organisasi internasional melalui program-program pengembangan kompetensi yang mereka miliki dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
-
Mengapa Kemnaker fokus pada peningkatan kompetensi SDM? “Ini saya sampaikan di mana-mana bahwa negara kita berpeluang menjadi negara maju, tetapi ada syaratnya, dan di antara syaratnya adalah SDM kita harus unggul, harus kompeten,“ ujar Menaker Ida.
-
Apa solusi Kemnaker atasi kesenjangan pasar kerja? Sebagai solusi mengurangi kesenjangan pasar kerja, pihaknya telah membuat kebijakan link and match yang mengarah pada kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja yang terpadu.
-
Bagaimana cara Kemnaker meningkatkan kompetensi SDM? “Kemnaker tidak hanya membangun gedung workshop, tetapi juga penyediaan alat-alat penunjang pelatihan, penyiapan calon instruktur, dan pengelola serta program pelatihan,“ ucapnya.
Standar kompetensi itu sendiri akan mengikuti kebutuhan pasar tenaga kerja. Agar kemampuan yang dimiliki para tenaga kerja bisa sesuai dengan profesi yang diminati.
"Yang membuat standarnya asosiasi profesi di bawah kementerian teknis terkait. Standar kompetensi ini akan dijadikan rujukan dalam membuat pelatihan-pelatihan tenaga kerja sesuai dengan profesinya," jelas Hanif.
Hanif mengaku, pihaknya telah melakukan revitalisasi ini sejak 2015. Sehingga, dengan adanya koordinasi dengan berbagai pihak, diyakini dapat mempercepat langkah ini guna meningkatkan kualitas tenaga kerja Tanah Air.
"(Untuk target) Kita sedang hitung termasuk ketersediaan dananya," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ssaat ini dunia ketenagakerjaan berada pada era persaingan global di mana kompetisi antarnegara terjadi sangat keras.
Baca Selengkapnya
Menaker mengatakan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh seberapa kompeten dan seberapa kompetitif pekerja/buruh.
Baca Selengkapnya
Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK).
Baca Selengkapnya
Bonus demografi yang akan disambut dalam duadekade mendatang, semestinya membawa peluang kemajuan ekonomi.
Baca Selengkapnya
Saat ini megatren ketenagakerjaan dipengaruhi beberapa hal antara lain globalisasi dan perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus mendorong transisi energi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menaker mengatakan, SDM yang kompeten sangat dibutuhkan.
Baca Selengkapnya
Selama 2011 hingga Desember 2023, tenaga kerja Indonesia yang tersertifikasi sebanyak 6.996.410 orang.
Baca Selengkapnya
Shinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca Selengkapnya
Nantinya pengaturan gaji PNS akan mirip seperti di sektor bisnis yang dilakukan perusahaan BUMN maupun swasta.
Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, persoalan dalam menyiapkan usia produktif yang berkualitas merupakan urusan yang krusial.
Baca Selengkapnya
Pendidikan vokasi bisa menjawab tantangan ekonomi digital di Indonesia.
Baca Selengkapnya