Hadapi Pandemi, Pemerintah Dorong SMF Tingkatkan Sektor Perumahan
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, meminta perusahaan pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dapat bekerja keras memenuhi keperluan perumahan bagi masyarakat. Apalagi sejak terjadinya pandemi, geliat sektor perumahan menjadi turun.
"Sebelum pandemi kita tahu ada backlog kepemilikan rumah 11 juta lebih dan harus diupayakan bertahap dengan covid-19 ada sedikit perlambatan moga-moga bisa kita kejar ke depan," kata dia dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Rabu (29/7).
Dia mengatakan, sektor perumahan menjadi penting karena memiliki multiplier efek cukup tinggi. Apalagi sektor ini juga bisa menarik sektor lainnya. Mulai dari sektor konstruksi, tenaga kerja, semen, dan bahkan pertambangan.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Apa tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Apa yang disampaikan Menaker kepada PMI di Arab Saudi? Menteri Ketengakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah kembali menemui Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sela-sela kunjungan kerjanya di Arab Saudi. Kompetensi itu menjadi salah satu ukuran agar tenaga kerja kita bisa diterima di luar negeri,“ ucap Menaker di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (25/8) malam.
-
Kenapa Kemnaker mendorong perusahaan menerapkan struktur dan skala upah? Penerapan Struktur dan Skala Upah sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusifitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja/buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan/pekerjaannya.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah? Kita terus mendorong agar sistem pengupahan yang berkeadilan melalui skema Struktur dan Skala Upah dapat diterapkan di perusahaan
"Kemudian kita pikirkan ini harus diperhatikan terus, saya mau titipkan ke PT SMF untuk betul-betul bisa ciptakan terobosan baru dan tentu lewat perbankan lewat BTN untuk ciptakan terobosan atau instrumen baru yang dapat digunakan," kata dia.
Dia menambahkan, berbagai macam instrumen untuk kepemilikan perumahan sebetulnya sudah ada. Hanya saja pemanfaatannya belum begitu terlihat.
Adapun beberapa fasilitas kredit kepemilikan bisa melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), subsidi bantuan uang muka (SUBM) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).
Belum lagi, pemerintah gunakan instrumen berupa penempatan dana di perbankan senilai Rp30 triliun. "BTN termasuk yang mendapatkan dana dan saya mulai melihat melalui laporan ada peningkatan kredit perumahan oleh BTN kami akan terus memantau hal tersebut dan diharapkan bisa tingkatkan penggunaan dana," kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, memastikan pihaknya akan mendukung penyediaan likuiditas bagi pembiayaan kepemilikan rumah. Dia melaporkan sepanjang semester I tahun 2020 SMF telah berhasil menyalurkan pinjaman kepada penyalur KPR sebesar Rp4,2 triliun.
Dia menuturkan, sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas sebagai SMV untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan tengah memperkuat perannya. Sebagai SMV, SMF aktif dalam merealisasikan Program Penurunan Beban Fiskal.
"Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah dalam program KPR FLPP. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaAlhasil, pemulihan ekonomi telah menunjukkan perbaikan yang signifikan ke arah yang lebih baik
Baca SelengkapnyaDalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaSMF Tunggu Detail Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah
Baca SelengkapnyaSMF merupakan BUMN di bidang pembiayaan sekunder perumahan.
Baca SelengkapnyaDana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, usulan suntikan moda negara Rp1,89 triliun ini sangat dibutuhkan untuk pembiayaan 166 ribu unit rumah target pemerintah pada 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut penerapan iuran Tapera kepada pegawai swasta dan mandiri sebagai upaya mempermudah masyarakat Indonesia untuk membangun rumah.
Baca SelengkapnyaAra juga meminta bantuan dari pelaku usaha guna memangkas harga pengadaan material.
Baca SelengkapnyaPNM akan terus menggaungkan aksi nyata korporasi berlandaskan ekonomi kerakyatan.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya