Hadapi Perang Dagang, Pemerintah Diminta Aktif Komunikasi Dengan Pengusaha

Merdeka.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengaku tidak bisa memprediksi dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kepada para pengusaha. Sebab, gesekan kedua negara tersebut tidak bisa dipastikan dan masih akan terus terjadi.

"Kita kan tidak bisa prediksi kepastiannya kita belum tahu. Tapi kan kita bisa ambil asumsi dari analisa-analisa asumsi yang ada," kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/10).

Dengan ketidakpastian dari kedua negara tersebut, Rosan berharap pemerintah terus melakukan komunikasi dengan baik kepada para pelaku usaha. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangkal perang dagang ini bisa didorong oleh dunia usaha.

"Karena perekonomian kan dinamis naik turun jadi pertemuan masukkan secara reguler jadi hal yang sangat penting jadi menurut saya itu yang diperlukan," jelas dia.

Seperti diketahui, Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China nampaknya makin memanas. Kedua negara mulai saling menerapkan tarif-tarif tambahan terhadap komoditas yang sudah berlaku efektif sejak awal September 2019 lalu.

Pemerintah Trump mulai menerapkan tarif 15 persen terhadap impor barang dari China senilai lebih dari USD 125 miliar (sekitar Rp1,7 kuadriliun), termasuk pada pengeras suara canggih, pengeras suara praktis Bluetooth dan banyak jenis alas kaki.

Sebagai balasan, Beijing mengenakan tarif 5 persen atas minyak mentah AS mulai 1 September. Inilah pertama kalinya minyak AS dikenai tarif sejak kedua negara perekonomian terbesar dunia itu mulai melancarkan perang dagang lebih dari satu tahun lalu.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengatakan ia akan meningkatkan tarif 5 persen senilai USD 550 miliar (sekitar Rp7,8 kuadriliun) atas impor barang-barang dari China setelah Beijing mengumumkan tarif pembalasannya terhadap barang-barang AS.

Tarif 15 persen oleh AS atas telepon seluler, komputer jinjing, mainan dan pakaian akan mulai berlaku pada 15 Desember.