Hadapi Potensi Bencana Tsunami, PUPR Dorong Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penerapan building code, pembangunan rumah tahan gempa, pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES), dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai zona evakuasi. Ini diperlukan untuk menghadapi bencana yang bisa datang kapan saja.

Pembangunan TES dilakukan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di beberapa daerah yang memiliki risiko bencana tsunami tinggi. Pada 2014-2015 telah diselesaikan konstruksi 12 TES dengan desain teknis dari BNPB.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan TES, Kementerian PUPR telah menghibahkan ke-12 TES tersebut menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) pada 2017. Dengan harapan, TES dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah mengantisipasi potensi bencana tsunami seperti penggunaan TES dalam simulasi kesiapsiagaan bencana.

Pembangunan 12 TES ini juga menjadi percontohan bagi Pemda lainnya untuk memiliki fasilitas serupa di daerahnya menjalankan upaya preventif untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan luka-luka.

"Bencana tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah, Banten dan Lampung menjadi pelajaran yang berharga bagi Indonesia bahwa perencanaan dan kesiapan infrastruktur dan kesiagaan masyarakat mengantisipasi potensi bencana harus dievaluasi untuk ditingkatkan di seluruh Indonesia," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Selasa (15/1).

Bangunan TES ini bukan untuk tempat evakuasi akhir, namun sebuah fasilitas umum yang dapat dijangkau oleh para penyintas (survivor) dalam beberapa menit setelah peringatan terjadinya tsunami diumumkan sehingga berlokasi tidak jauh dari pantai (minimal 500 meter).

Bangunan juga disyaratkan menggunakan konstruksi tahan gempa, karena kejadian tsunami pada umumnya didahului dengan gempa bumi dan kemungkinan gempa susulan.

Desainnya juga telah mempertimbangkan kondisi khas yang dihadapi pada masing-masing lokasi, ketersediaan lahan, kapasitas orang yang perlu ditampung, serta perkiraan ketinggian arus air maupun inundasi yang mungkin terjadi di kawasan tersebut.

Berbeda dengan bangunan umumnya, TES tidak memiliki dinding-dinding pemisah atau pagar yang dimaksudkan agar bisa secara mudah diakses oleh masyarakat pada saat terjadi tsunami. Dinding permanen tidak diperkenankan agar tidak ada bidang-bidang yang menahan laju arus air yang berisiko menambah beban pada struktur bangunan dan agar mengurangi potensi debris bangunan akibat terjangan arus tsunami.

Sepuluh TES yang dibangun 2014 yakni TES Kecamatan Koto Tangah I, Kota Padang, Sumatera Barat; TES Kecamatan Koto Tangah II Kota Padang, Sumatera Barat; TES Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu; TES Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu; TES Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang, Banten; TES Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten; TES Desa Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat; TES Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Aceh; dan TES Desa Serangan, Kota Denpasar, Bali.

Pada 2015, dibangun tiga TES yakni TES Desa Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat; TES Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta; dan TES Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Meski dirancang sebagai tempat evakuasi, pada keadaan normal TES juga dapat digunakan sebagai balai pertemuan warga, tempat ibadah atau menara pandang.

Reporter: Maulandy

Sumber: Liputan6.com