Follow
Halau Kejahatan Siber, Pemerintah Didesak Segera Sahkan Undang-Undang Data Pribadi
Merdeka.com - Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Pershada buka suara terkait maraknya serangan siber terhadap Indonesia.
Pratama mengatakan, kian gencarnya serangan siber di Indonesia lantaran regulasi yang masih lemah. Sehingga, pihaknya mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memerangi kejahatan cyber yang kian meresahkan.
"Kenapa kok di Indonesia sering terjadi serangan siber?. Karena memang di Indonesia bekum ada aturan yang bisa memaksa seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk mengamankan sistem yang mereka miliki, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," jelasnya dalam acara diskusi daring di Jakarta, Selasa (9/11).
-
Kenapa kejahatan siber di Indonesia sangat berbahaya? Kejahatan siber dengan berbagai bentuk dan tingkat kompleksitasnya, menjadi ancaman serius bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara secara keseluruhan.
-
Kenapa Prabowo menekankan pentingnya keamanan siber? 'Tetapi yang nyata tentang masalah AI, Cyber dan teknologi tinggi adalah sumber dayanya. Awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk empat fakultas baru di bidang sains, teknologi, enginnering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita untuk menguasai sains, teknologi, AI, untuk menguasai cyber,' ungkap dia.
-
Bagaimana Prabowo mempersiapkan SDM keamanan siber? 'Tetapi yang nyata tentang masalah AI, Cyber dan teknologi tinggi adalah sumber dayanya. Awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk empat fakultas baru di bidang sains, teknologi, enginnering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita untuk menguasai sains, teknologi, AI, untuk menguasai cyber,' ungkap dia.
-
Dimana serangan siber diprediksi meningkat? Dalam beberapa tahun terakhir, serangan terhadap infrastruktur kritis telah meningkat, dengan penjahat siber yang menargetkan jaringan energi, infrastruktur kesehatan, dan bahkan sistem pemilihan umum.
-
Apa itu Cyber Security? Mengutip dari beragam sumber, cyber security adalah sebuah sistem atau cara yang bertujuan melindungi komputer, jaringan, sistem, dan data dari akses yang tidak sah. Sederhananya, terserang hacker.
-
Kapan serangan siber meningkat? Laporan dari Pusat Keamanan Siber Kanada ungkapkan bahwa serangan siber yang menargetkan pemilihan umum (pemilu) telah meningkat di seluruh dunia. Dilansir dari Jurist, Senin (11/12), laporan tersebut menyatakan bahwa proporsi pemilu yang menjadi sasaran serangan siber ini telah meningkat, dari 10 persen pada tahun 2015 menjadi 26 persen pada tahun 2022.
Dia menerangkan, dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nantinya akan memaksa seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk serius mengamankan data pribadi konsumen.
Menyusul, adanya penerapan sanksi hukum bagi siapapun penyelenggaraan sistem elektronik yang lalai atau abai dalam mengamankan data pribadi masyarakat selaku konsumen.
"Jadi, dengan adanya UU PDP ini harusnya bisa memaksa seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk mengamankan data (konsumen). Kalau enggak, siap- siap akan kena hukuman pidana, hukuman perdata denda sampai Rp100 miliar. Kalau sampai saat ini kan enggak. Paling peringatan tertulis atau lisan, itu sudah mentok," tukasnya.
OJK: Sektor Jasa Keuangan Kedua Terbanyak Sebagai Target Serangan Siber
Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Teguh Supangkat menyatakan, bahwa sektor keuangan merupakan industri yang sangat rentan terhadap serangan siber. Sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai target terbanyak serangan siber.
"Sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai target serangan siber setelah sektor pemerintahan, terutama dalam bentuk malware," ungkapnya dalam acara Launching Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, Selasa (26/10).
Di Indonesia, kata Teguh, jumlah serangan siber yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2021 mencapai 741,4 juta serangan. Sebagaimana dilaporkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Jumlah serangan siber ini mengalami peningkatan hampir 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan seluruh serangan siber yang terdeteksi sepanjang tahun 2020, yaitu mencapai 495,3 juta serangan," terangnya.
Oleh karena itu, OJK bersama stakeholders terkait terus berupaya meningkatkan kondisi keamanan siber nasional. Mengingat, potensi risiko dan serangan siber akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan penyediaan layanan perbankan secara digital. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tak ada yang kebal terhadap kebocoran, karena mengetahui kekuatan informasi sebuah negara adalah sesuatu yang penting di era sekarang.
Baca Selengkapnya
Indonesia mengalami 2.200 serangan siber per satu menit.
Baca Selengkapnya
UU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya
Indonesia dilanda serangan siber dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling membuat geger adalah diserangnya Pusat Data Nasional.
Baca Selengkapnya
Padahal, penegak hukum sudah berulang kali membongkar praktik kejahatan siber ini. Lalu kenapa masih tumbuh subur?
Baca Selengkapnya
Meski undang-undang ini sudah diberlakukan, penerapannya masih sering kali dianggap sebagai formalitas semata.
Baca Selengkapnya
Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Christian Guntur Lebang menjelaskan, infrastruktur digital dan akses internet masih menjadi persoalan utama.
Baca Selengkapnya
Budi Arie lalu mencontohkan bahwa Singapura menjadi salah satu dari beberapa negara di dunia yang mempunyai angkatan siber.
Baca Selengkapnya
Berikut penjelasan lengkap mengenai cyber security.
Baca Selengkapnya
Menurut Sigit, Polri perlu mempersiapkan seluruh jajaran untuk memperkuat pengamanan siber.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca Selengkapnya