Hambat pembangunan, pemerintah siapkan jurus berangus mafia tanah
Merdeka.com - Pembangunan proyek infrastruktur dalam negeri kerap terbentur masalah sengketa dan pembebasan lahan. Hal ini diduga terjadi karena banyaknya spekulan tanah yang 'bermain' di balik proyek pemerintah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof A Chaniago mengatakan saat ini pemerintah sedang mencari cara mengatasi kebijakan lahan, terutama masalah harga. Andrinof sendiri mengakui banyak spekulan tanah menaikkan harga hingga melebihi angka wajar.
"Ini mencegah untuk tidak jatuh ke spekulan, karena banyak terjadi begitu, karena bila ada rencana infrastruktur nasional, harga sekitar bisa naik dan bisa naik 10 kali lipat," kata Andrinof di Jakarta, Senin (27/7).
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan? 'Besarannya itu memang masih dikonsultasikan. Karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran,' kata Indra saat dikonfirmsi, Kamis (3/10).
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM non subsidi? Harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Apa harga tanah termahal di Indonesia? Tanah kosong di kawasan ini sudah terbilang sangat jarang karena sebagian besar sudah digunakan untuk membangun gedung mewah yang digunakan oleh perusahaan terkenal baik lokal maupun perusahaan global.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM? Dia menambahkan komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut. 'Kalau keduanya bergerak naik (nilai tukar dan ICP), maka mempercepat penyesuaian harga BBM,' kata Tauhid.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
Pemecahan masalah ini menurut Adrinof sudah dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Namun, belum ditentukan kapan target formulasi harga tahan ini bakal tercapai.
"Penentuan harga tanah, PP (peraturan pemerintah), itu sedang dicari formulasi, misalnya menggunakan base line NJOP, kemudian dimasukan lagi variable lain jadi bisa ditentukan harga tanah di lokasi itu," tegasnya.
Pembahasan ini juga pernah diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa waktu lalu. Dia 'menyentil' Menteri Ferry Mulsidan Baldan untuk menuntaskan masalah lahan. Terutama guna mempercepat membangun mega proyek listrik 35.000 mega watt (MW). (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaSaksi Indra Arharrys, mengatakan harga pembelian tanah untuk proyek rumah DP 0 rupiah sengaja dinaikkan menjadi Rp322 miliar
Baca SelengkapnyaKejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.
Baca SelengkapnyaAtas transaksi tersebut, penyidik Kejati Jatim pun menemukan beberapa indikasi penyimpangan.
Baca SelengkapnyaNusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaKomisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkap spesifikasi rumah yang akan diperoleh peserta Tapera.
Baca SelengkapnyaJanji ini sebagai upaya realisasi tiga juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo.
Baca SelengkapnyaWNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca SelengkapnyaNusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja
Baca Selengkapnya