Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hampir lewati target, hasil negosiasi pencaplokan saham Freeport belum dilaporkan

Hampir lewati target, hasil negosiasi pencaplokan saham Freeport belum dilaporkan Freeport. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mendapat laporan hasil negosiasi pencaplokan hak partisipasi (participating interest) Rio Tinto, di mana hak partisipasi tersebut akan dikonversi ke saham‎ PT Freeport Indonesia sebesar 40 persen.

Direktur Jenderal Mineral ‎dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, sampai saat ini instansinya belum mendapat laporan dari Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan, terkait hasil negosiasi pembelian hak partisipasi Rio Tinto.

"Belum (mendapat laporan) masih menunggu," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Orang lain juga bertanya?

Bambang, saat ini masih menunggu laporan tersebut. Namun, dia tidak mengetahui sebab laporan tersebut belum disampaikan. Untuk diketahui, penyelesaian negosiasi pencaplokan hak partisipasi ditargetkan rampung April 2018. ‎"Belum, kendalanya nggak tau ‎dong, Kementerian ESDM menunggu," ujarnya.

Jika negosiasi telah selesai kemudian akan dilanjutkan dengan penyelesaian syarat lain, seperti pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dan perpanjangan masa operasi. "Setelah menunggu selesai, baru persyaratan diselesaikan," tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, ‎tim negosiasi akan melaporkan perkembangan negosiasi harga 40 persen hak partisipasi Rio Tinto dalam mengelola tambang Grasberg Papua, ke Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

‎Negosiasi tersebut terkait dengan harga hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40 persen, yang akan dikonversi menjadi saham PT Freeport Indonesia Langkah ini merupakan bagian dari proses pelepasan saham (Divestasi) Freeport menjadi 51 persen ke pihak nasional.

‎Menurut Fajar, harga yang sedang dinegosiasikan akan dilaporkan juga ke tiga pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, namun dia belum bisa menyebutkan. Untuk target penyelesaian negosiasi, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu April 2018.

"Belum, nanti dilaporin (angkanya).‎ Insyallah (April selesai," tutur Fajar.

‎Fajar melanjutkan, jika sudah ada kesepakatan harga hak partisipasi Rio Tinto, maka holding BUMN pertambangan selaku pihak yang akan mengambil alih 51 persen saham Freeport akan mengeluarkan dana. Namun jika dana yang dimiliki tidak cukup, Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) ini akan mencari dana melalui obligasi.

"Iya kalau sudah disetujui bisa langsung. Dari konsorsium. Tergantung angkanya. Kalau angkanya kurang nanti bisa dari obligasi," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan

Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Masih Kemahalan, Erick Thohir Tawar Harga Saham Vale Bisa Semurah Mungkin
Masih Kemahalan, Erick Thohir Tawar Harga Saham Vale Bisa Semurah Mungkin

Arya menjamin MIND ID telah mengantongi modal untuk melakukan akuisisi saham Vale Indonesia.

Baca Selengkapnya
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Baca Selengkapnya
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Sebut Divestasi Vale Selesai Dalam Waktu Dekat
Menteri Bahlil Sebut Divestasi Vale Selesai Dalam Waktu Dekat

Bahlil memastikan proses divestasi saham tersebut sudah berjalan tanpa kendala.

Baca Selengkapnya
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah

Dia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.

Baca Selengkapnya
Menperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya
Menperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya

Kepastian program HGBT ke depannya memang harus mencapai quorum antara dirinya bersama Menteri Keuangan dan Menperin.

Baca Selengkapnya