Hapus Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Fokus Pemerataan di 2022
Merdeka.com - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya sudah menyiapkan arah kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di 2022.
Bukan hanya membentuk perekonomian lebih kuat, tapi juga melakukan pemerataan ekonomi sesuai cita-cita RI 1 menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang.
"Arah kebijakan di tahun 2022, juga pemerataan yang ditunjukan dengan komitmen bapak Presiden menghapus kemiskinan ekstrem di tahun 2024, Insya Allah dapat menjadi nol persen," kata Arif salam sesi webinar, Rabu (22/12).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
Upaya berikutnya, melakukan diversifikasi ekonomi dengan cara peningkatan nilai tambah. Sehingga pelaku usaha tidak lagi bergantung pada sumber daya alam yang begitu saja, tapi juga bisa mengelolanya untuk bisa menghasilkan nilai tambah lebih.
"Kalau kita hanya terkonsentrasi, aktivitas kehidupan ekonomi kita berbasis sumber daya alam seperti mineral, minyak, maupun perkebunan tanpa melakukan sebuah proses hilirisasi, maka kemudian konsentrasi aktivitas seperti itu akan memiliki risiko," tuturnya.
Terakhir, Arif melanjutkan, seluruh arah kebijakan itu perlu didukung oleh pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha. Oleh karenanya, ia berharap situasi pandemi Covid-19 yang sudah membaik tidak kembali memburuk.
"Mudah-mudahan kalau menurut WHO di 2022 mendatang apabila negara-negara dunia semuanya bergotong royong laksanakan protokol kesehatan dengan baik, vaksinasi, saling membantu baik negara kaya dan negara miskin, maka kita akan bersama keluar dari pandemi di tahun 2022," ujarnya.
"Intinya, kita optimis di tahun 2022 yang sebentar lagi kita masuki, keadaan kehidupan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih baik, yang juga ditunjukan dengan optimisme yang berkembang dari ekonomi global," pungkas Arif.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membacakan pidato tentang Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaSaid juga menyoroti capaian pemerintah dalam memberantas stunting.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaIndonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti, kekeringan panjang dan dunia yang penuh ketidakpastiaan.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.
Baca Selengkapnya