Hapus kemiskinan, presiden baru diharap perkuat koperasi

Merdeka.com - Presiden mendatang diharapkan merevitalisasi peran koperasi. Hal itu dianggap sebagai salah satu strategi jitu untuk menanggulangi kemiskinan di Tanah Air.

Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Braman Setyo, mengatakan koperasi dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

"UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Braman di Jakarta, Kamis (14/8).

Dijelaskan Braman, sinergisitas antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan masyarakat desa. Selain menyejahterakan masyarakat desa, koperasi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat.

"Ke depan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp 1,4 Miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan," tuturnya.

Per Juni lalu, koperasi di Indonesia berjumlah sekitar dua ratus ribu unit dengan 35 juta anggota dan volume usaha Rp125 triliun. Penyerapan tenaga kerja hampir 500 ribu orang.

"Jadi, terbukti koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput," papar Braman.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya meyakini presiden terpilih Joko Widodo akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian nasional. Menurutnya,koperasi sangat relevan di era pasar bebas sekarang.

"Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi, gerakan ini yang bisa menjadi instrumen untuk menjembatani penguatan perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Ia adalah perangkat ekonomi agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital," cetus Berly.

Sebagai ilustrasi, kelompok peternak sapi perah bisa  meminjam modal bank untuk membentuk koperasi. Dengan begitu, mereka bisa gotong royong memproduksi hasil olahan susu sapi menjadi berbagai macam produk makanan dan minuman. Kemudian,  koperasi petani kopi bisa membeli mesin pengolah kopinya, sehingga bisa memproduksi kopi lokal tanpa jeratan tengkulak.

"Untuk itu pemerintah harus mendukung penguatan koperasi, khususnya kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. Nah, tugas Menteri Koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia," katanya. (mdk/bim)