Follow
Hapus praktik monopoli, HIPMI minta Presiden Jokowi perkuat KPPU
Merdeka.com - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia meminta Presiden Jokowi untuk tak segan memberantas praktik oligarki ekonomi. Dia berpandangan bahwa monopoli ekonomi akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam akses terhadap aset-aset ekonomi.
"Oligarki ekonomi, monopoli sudah menjadi penyakit yang harus diberantas. Yang kaya tambah kaya yang miskin bertambah miskin. Ini berlawanan dengan Nawacita Bapak Presiden," ungkapnya dalam Pembukaan Sidang Dewan Pleno dan Rapimnas HIPMI, di Tangerang, Banten, Rabu (7/3).
Salah satu solusi yang disampaikan Bahlil adalah penguatan lembaga Komite Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU agar monopoli dapat dikurangi bahkan diberantas. "Kita ingin ada penguatan terhadap lembaga KPPU, punya peran sama seperti KPK ketika memberantas korupsi," kata dia.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Kenapa HIPMI ingin pemimpin selanjutnya tingkatkan iklim usaha? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa itu oligarki? Oligarki adalah sistem kekuasaan atau pemerintahan di mana kendali berada di tangan segelintir individu, kelompok, atau keluarga yang memiliki kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, atau politik suatu negara.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Penguatan KPPU, lanjutnya, diharapkan dapat mendistribusi kekayaan menjadi lebih merata pada seluruh rakyat Indonesia. "Restrukturisasi aset. Kita tahu ada 1 persen penduduk menguasai akses ekonomi sekitar 49 persen. Restrukturisasi aset ini harus dilakukan," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
meminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Bahlil dalam pidatonya memuji langkah Presiden Jokowi terkait hilirisasi dan menyebut banyak pihak berpikir keliru.
Baca Selengkapnya
Bahlil membahas terkait kepemimpinan hingga stategi hilirisasi menuju Indonesia Emas 2024.
Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil merasa tak terima jika ada pihak yang meremehkan program hilirisasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku sudah mendengar Prabowo dan Ganjar bicara panjang lebar untuk meneruskan komitmen hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Setelah merebut hulu, Jokowi merangsek ke hilir. Dan ini bukan hanya tentang kedaulatan, ini tentang cara berdagang ribuan lowongan bagi kita
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah bersiap menghentikan ekspor bahan mentah tembaga dan timah. Ekspor baru dilakukan setelah dilakukan hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat melanjutkan program hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bahlil menjabat Menteri Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca Selengkapnya
Dia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.
Baca Selengkapnya