Harga BBM Naik, Pemerintah Pilih Utang untuk Selesaikan Proyek Konstruksi
Merdeka.com - Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turut berdampak pada penyelesaian proyek infrastruktur nasional. Pasalnya, harga solar industri untuk proyek infrastruktur pemerintah yang telah dikontrak kini mencapai Rp18.000 - Rp20.000 per liter.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja mengatakan sejumlah ongkos proyek seperti material pun alami lonjakan.
"Sekarang semua barang-barang naik. Bukan hanya BBM saja, tapi juga material mulai dari besi baja itu naik. Saya kira perlu ada kebijakan khusus di level pemerintah," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Kenapa Pertamina naikkan harga BBM? Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang mengacu pada formula harga yang terbaru.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
Salah satu opsi agar pengerjaan infrastruktur terus berjalan, pemerintah bakal menyesuaikan paket kontrak tahun jamak (multiyears contract/MYC) untuk suatu proyek.
Dalam hal ini, Endra menerangkan, Kementerian PUPR lebih memilih untuk berutang kepada pihak kontraktor agar proses pengerjaan yang telah terkontrak di 2022 ini bisa tetap diselesaikan.
"Kita tidak ingin menunda, tapi kita bisa saja membayarnya di 2023. Jadi di tahun ini kita selesaikan, kita bayarkannya di 2023. Kita tetap selesaikan, tapi kalau ada eskalasinya (biaya proyek) kita selesaikannya di tahun berikut," ungkapnya.
Pernah Diterapkan saat Pandemi Covid-19
Endra menyampaikan, Kementerian PUPR telah coba menerapkan skema tersebut saat krisis pandemi Covid-19 melanda pada 2020 lalu. Kebijakan itu diambil lantaran pemerintah tak ingin target penyelesaian proyek yang seharusnya rampung pada tahun ini bergeser karena adanya keadaan kahar.
"Kita lebih prefer bahwa tetap diselesaikan tahun ini tanpa penambahan ruang lingkup dan tanpa penambahan anggaran. Tapi kita alokasikan di 2023 untuk pembayaran utang pekerjaan," bebernya.
"Jadi itu buat kontraktor juga bisa tetap memacu, kemudian pembayarannya di 2023 kita adakan," pungkas Endra.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Ketika nilai Rupiah melemah, harga bahan baku impor seperti besi, baja, semen, dan alat-alat berat yang diimpor akan meningkat," ucap Andi.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaAlokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaSejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaPenurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO.
Baca SelengkapnyaKenaikan BBM non subsidi merupakan keniscayaan di tengah anjloknya rupiah.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menambah anggaran subsidi BBM pasca konflik Iran dan Israel membuat harga minyak dunia naik.
Baca Selengkapnya