Harga beras naik karena Jokowi telat beri raskin buat 15 juta rakyat

Merdeka.com - Banyak asumsi muncul di balik kenaikan harga beras. Ada yang menyebut permainan mafia, kartel, ada juga yang melihatnya karena kurangnya pasokan. Yang terbaru malah mengatakan, harga beras naik karena adanya isu penghilangan raskin oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuturkan, kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kartel beras. Kenaikan harga beras lantaran suplai dan pasokan tidak seimbang.

"Beberapa hari lalu, Kementerian Perdagangan menyampaikan persoalan harga beras akibat mafia. KPPU merespon, kalau ada mafia maka itu dibutuhkan data untuk ditelaah lebih lanjut. Kami sudah minta Kemendag langsung menyerahkan data ke KPPU untuk bisa segera bertindak," ujar Wakil ketua KPPU Sarkawi Rauf dalam diskusi Waroeng Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

Sesungguhnya, tidak ada lonjakan berarti dari sisi permintaan konsumen. Istilahnya, permintaan relatif datar. Persoalannya terletak pada terhambatnya suplai karena banyak hal. Mulai dari perubahan cuaca, pergantian musim dan bencana alam. Selain itu, Rauf menegaskan kenaikan harga tersebut juga disebabkan lantaran adanya penurunan produksi hampir 1 persen di 2014.

Dia melihat, kondisi ini dipicu keterlambatan pemerintah memberikan jatah raskin pada 15 juta rakyat yang membutuhkan. "Beras raskin yang harusnya dibagikan pada November dan Desember tidak diberikan. Sehingga 15 juta pengguna raskin membludak di pasar," kata dia.

Dia menduga saat ini struktur pasokan oligopolistik dikuasai beberapa orang. Penyebabnya, fungsi Bulog tidak berjalan maksimal. "Jadi kalau KPPU, belum menyimpulkan akibat kartel," katanya.