Harga daging melonjak, mendag sebut tak pas impor sapi kena PPN

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 267/PMK.010/2015 terkait dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10 persen pada sapi bakalan yang diimpor bukan jadi fokus utama dalam konflik daging sapi saat ini. Harusnya, Kementerian Keuangan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar penerapannya tidak merugikan masyarakat.

"Proses internal regulasi seperti PMK dan bea masuk, PPN atau cukai itu selalu dilakukan konsultasi dengan kementerian teknis. Saya tidak pernah pengalaman saya, yang diterbitkan (PMK) tanpa konsultasi dengan kementerian terkait," kata Lembong di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/1).

Dia menjelaskan, permasalahan saat ini adalah peraturan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan melonjaknya harga sapi dan menurunnya volume daging sapi. Sehingga, pemberlakuan PPN 10 persen ini justru membuat harga daging sapi semakin mahal.

"Kalau harga daging sapi normal dan volume penjualan pesat mungkin pedagang tidak mengeluh dengan PPN 10 persen ini. Namun karena harga selangit sehingga masyarakat jadi susah, ditambah PPN 10 persen," kata dia.

Dengan demikian, Lembong mengusulkan Kementerian Keuangan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kementerian teknis agar setiap peraturan yang dikeluarkan memiliki waktu yang pas. Selain itu, dia mengapresiasi adanya pemberlakuan PPN 10 persen untuk sapi bakalan tersebut, guna mendorong masyarakat dari konsumsi ke produksi.

"Jadi sebetulnya masalahnya bukan di PPN, PPN itu layak di konsumsi apalagi dalam upaya nasional memindahkan motor dari konsumsi ke produksi maka kita harus ada keringanan pajak di produksi. Sehingga fokus kami bukan di PPN, tapi di tingginya harga daging sapi dan langkanya daging sapi," pungkas dia.