Harga gas naik, Kemenkeu khawatir anggaran subsidi LPG jebol

Merdeka.com - Kenaikan harga gas elpiji 12 kg berpotensi mendorong masyarakat meninggalkan gas non-subsidi dan beralih atau migrasi menggunakan gas 3 kg yang disubsidi pemerintah. Sebab, disparitas harganya sangat jauh.

Fenomena ini dikhawatirkan pemerintah. Sebab, berpotensi menyebabkan anggaran subsidi energi, khususnya subsidi LPG membengkak. Tahun ini, alokasi anggaran subsidi elpiji 3kg hanya sebesar Rp 40 triliun. Pemerintah tidak akan menambah alokasi anggaran subsidi LPG walaupun realisasinya membengkak gara-gara kenaikan harga gas elpiji 12kg.

Yang paling mungkin dilakukan pemerintah, mengalihkan sebagian subsidi lain untuk menutupi subsidi LPG jika melebihi kuota.

"Belum tahu, kan kita tahunya potensi, kalau memang itu dilaksanakan dan dieksekusi, di lapangan yang ada shifting nanti kita usulkan untuk ditambahkan konsekuensinya elpiji 3 kg harus kita penuhi subsidinya," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/1).

Pemerintah juga tidak akan memberikan subsidi untuk gas elpiji 12 kg. Selama ini gap harga jual dan harga keekonomian gas elpiji 12kg ditanggung Pertamina. "Kalau disubsidi arahnya kurang tepat. Mengapa? karena yang gunakan subsidi itu kan kelompok menengah ke bawah di UU energi. jadi prinsipnya tak akan sejalan," ucapnya.

Diakuinya, besarnya tanggungan Pertamina dalam penjualan gas elpiji 12 kg, membuat perusahaan merugi dalam penjualan gas non-subsidi. Otomatis mengurangi laba perusahaan.

"Total dari kegiatan elpiji dia rugi. tapi perusahaan pertamina secara total tetap untung. labanya Rp 25 triliun sampai Rp 28 triliun. Artinya itu kurangi potensi laba. jadi intinya pemerintah enggak intervensi," ucapnya.