Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Harga Karbon Terlalu Murah akan Timbulkan Praktik Greenwashing

Harga Karbon Terlalu Murah akan Timbulkan Praktik Greenwashing Menkeu Sri Mulyani. ©Biro KLI Kemenkeu

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika harga karbon di Indonesia terlalu murah maka akan menyebabkan greenwashing, yakni bentuk praktik tipuan pemasaran melalui pencitraan palsu dari pemasaran hijau.

"Di negara maju polusi terus, dia beli karbonnya di Indonesia murah ini yang disebut nanti akan terjadi greenwashing, di sana tetap polusi dan belinya di tempat karbon yang murah maka Indonesia harus protecting our karbon on market," kata Menkeu dalam CEO Forum, Kamis (18/11).

Memang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pemerintah menetapkan harga karbon di Indonesia sebesar Rp 30 ribu per kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e), tentu harga ini jauh lebih rendah dibandingkan negara maju seperti Kanada yang di kisaran USD 40 dan sekarang naik menjadi USD 125.

"Di dalam undang-undang HPP, kita sudah meng introduce karbon dengan harga awal adalah 30 ribu per kg itu adalah ekuivalen USD 2. Harga karbonnya jauh banget dari harga di Kanada yang udah USD 40, namun kalau dilihat itu namun kalau terlalu murah nanti banyak yang beli karbon di Indonesia," ujarnya.

Saat ini penentuan harga karbon masih menjadi pembahasan secara global. Karena menurut komitmen Change Conference of the Parties (COP26) beberapa waktu yang lalu di Glasgow, dinyatakan jika ingin tidak ingin suhu di dunia naik maka harga karbon harus semakin mahal.

"Nah ini yang menjadi soal juga sedang dibahas, di Kanada harga karbon itu sampai USD 40 akan naik menjadi USD 125 bahkan USD 140 dollar, karena menurut komitmen COP26 kalau kita ingin kenaikan suhu di dunia maka harga carbon harus makin mahal," ujarnya.

Kendati begitu, untuk menaikkan harga karbon di pasar tidak mudah, melainkan dibutuhkan koordinasi dan regulasi yang jelas agar kedepannya tidak menimbulkan masalah baru.

"Sangat rumit namun harus dimulai. Karbon market ini nanti yang akan mulai di introduce nanti ada masalah siapa yang menjadi regulatornya, tempatnya di mana kredibilitas karbon marketnya Seperti apa terus harganya di mana awalnya," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lengkap, Ini Cara Mudah Memahami Istilah Greenflation dan Greedflation
Lengkap, Ini Cara Mudah Memahami Istilah Greenflation dan Greedflation

Menurut Mahfud, greenflation memiliki korelasi dengan ekonomi hijau, yang artinya ekonomi sirkuler.

Baca Selengkapnya
Hitung-hitungan Sri Mulyani: Transisi Energi Hijau Butuh Dana Rp4.330 Triliun, Lebih Banyak dari APBN 2024
Hitung-hitungan Sri Mulyani: Transisi Energi Hijau Butuh Dana Rp4.330 Triliun, Lebih Banyak dari APBN 2024

Sri Mulyani mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk transisi energi ramah lingkungan tersebut melampaui nilai APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Mengenal Pasar Karbon Indonesia yang Baru Diresmikan Presiden Joko Widodo
Mengenal Pasar Karbon Indonesia yang Baru Diresmikan Presiden Joko Widodo

Pasar karbon menjadi upaya negara-negara di dunia untuk menuju energi yang lebih baik.

Baca Selengkapnya
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021

Baca Selengkapnya
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Baru 0,5 Persen, Sri Mulyani: Ini Memalukan
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia Baru 0,5 Persen, Sri Mulyani: Ini Memalukan

Sri Mulyani minta semua pihak mendorong Kementerian ESDM untuk terus menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ungkap Trik Korupsi dalam Pelayanan Ekspor-Impor
Sri Mulyani Ungkap Trik Korupsi dalam Pelayanan Ekspor-Impor

Bentuk korupsi dari kegiatan ekonomi biasanya sifatnya lebih masif.

Baca Selengkapnya
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ogah Suntik Mati PLTU Cirebon-1 Tahun Ini: Negara Bisa Rugi!
Sri Mulyani Ogah Suntik Mati PLTU Cirebon-1 Tahun Ini: Negara Bisa Rugi!

Keputusan untuk menyuntik mati PLTU Cirebon-1 juga harus dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Indonesia, Ini Daftar Negara yang Terapkan Pajak Karbon
Tak Hanya Indonesia, Ini Daftar Negara yang Terapkan Pajak Karbon

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ini Bukti Indonesia Bisa Jadi Pusat Inovasi Energi Hijau Dunia
Ini Bukti Indonesia Bisa Jadi Pusat Inovasi Energi Hijau Dunia

Kekayaan alam di merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat energi hijau.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Mulai Khawatir, Harga Barang Ini Bikin APBN Jebol Lagi
Sri Mulyani Mulai Khawatir, Harga Barang Ini Bikin APBN Jebol Lagi

Dia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmikan Perdagangan Karbon, Kapan Pajak Karbon Bakal Diterapkan?
Pemerintah Resmikan Perdagangan Karbon, Kapan Pajak Karbon Bakal Diterapkan?

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Baca Selengkapnya