Harga Karbon Terlalu Murah akan Timbulkan Praktik Greenwashing
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika harga karbon di Indonesia terlalu murah maka akan menyebabkan greenwashing, yakni bentuk praktik tipuan pemasaran melalui pencitraan palsu dari pemasaran hijau.
"Di negara maju polusi terus, dia beli karbonnya di Indonesia murah ini yang disebut nanti akan terjadi greenwashing, di sana tetap polusi dan belinya di tempat karbon yang murah maka Indonesia harus protecting our karbon on market," kata Menkeu dalam CEO Forum, Kamis (18/11).
Memang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pemerintah menetapkan harga karbon di Indonesia sebesar Rp 30 ribu per kg karbon dioksida ekuivalen (CO2e), tentu harga ini jauh lebih rendah dibandingkan negara maju seperti Kanada yang di kisaran USD 40 dan sekarang naik menjadi USD 125.
-
Kenapa ekonomi hijau penting bagi Indonesia? Airlangga menekankan ekonomi hijau tidak hanya penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Melainkan sebagai langkah strategis untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan menuju negara berpendapatan tinggi setara dengan negara maju.
-
Dimana bursa karbon di Indonesia? Presiden Joko Widodo baru-baru ini meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).
-
Bagaimana Pertamina menurunkan emisi karbon? Langkah tersebut menurut Nicke, sudah sesuai dari aspek lingkungan karena dapat menurunkan karbon emisi dan juga dapat menurunkan impor gasoline.
-
Bagaimana cara Motor Listrik Indonesia mengurangi emisi? Kehadiran sejumlah brand lokal tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif berbasis elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
-
Apa yang dimaksud dengan Bursa Karbon Indonesia? 'Bursa karbon adalah sistem perdagangan karbon atau carbon trading atau jual beli kredit karbon yang dimana penyelenggara bursa tersebut adalah BEI melalui indeks IDXCarbon,' katanya.
-
Apa target ekonomi RI dengan menerapkan ekonomi hijau? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh ke level 6,22 persen hingga tahun 2045 jika menerapkan ekonomi hijau.
"Di dalam undang-undang HPP, kita sudah meng introduce karbon dengan harga awal adalah 30 ribu per kg itu adalah ekuivalen USD 2. Harga karbonnya jauh banget dari harga di Kanada yang udah USD 40, namun kalau dilihat itu namun kalau terlalu murah nanti banyak yang beli karbon di Indonesia," ujarnya.
Saat ini penentuan harga karbon masih menjadi pembahasan secara global. Karena menurut komitmen Change Conference of the Parties (COP26) beberapa waktu yang lalu di Glasgow, dinyatakan jika ingin tidak ingin suhu di dunia naik maka harga karbon harus semakin mahal.
"Nah ini yang menjadi soal juga sedang dibahas, di Kanada harga karbon itu sampai USD 40 akan naik menjadi USD 125 bahkan USD 140 dollar, karena menurut komitmen COP26 kalau kita ingin kenaikan suhu di dunia maka harga carbon harus makin mahal," ujarnya.
Kendati begitu, untuk menaikkan harga karbon di pasar tidak mudah, melainkan dibutuhkan koordinasi dan regulasi yang jelas agar kedepannya tidak menimbulkan masalah baru.
"Sangat rumit namun harus dimulai. Karbon market ini nanti yang akan mulai di introduce nanti ada masalah siapa yang menjadi regulatornya, tempatnya di mana kredibilitas karbon marketnya Seperti apa terus harganya di mana awalnya," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Mahfud, greenflation memiliki korelasi dengan ekonomi hijau, yang artinya ekonomi sirkuler.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk transisi energi ramah lingkungan tersebut melampaui nilai APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPasar karbon menjadi upaya negara-negara di dunia untuk menuju energi yang lebih baik.
Baca SelengkapnyaPenundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021
Baca SelengkapnyaSri Mulyani minta semua pihak mendorong Kementerian ESDM untuk terus menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
Baca SelengkapnyaBentuk korupsi dari kegiatan ekonomi biasanya sifatnya lebih masif.
Baca SelengkapnyaSemula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk menyuntik mati PLTU Cirebon-1 juga harus dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKekayaan alam di merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat energi hijau.
Baca SelengkapnyaDia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.
Baca Selengkapnya